Friday, 24 July 2015

Gudang penampung besi tua beserta Limbah di tengah hutan Kabil, Telah di police line Bapedalda


 Batam,Dinamika Kepri-Terkait temuan  adanya limbah perusahaan segaja ditumpuk tengah hutan Kabil, Jumat(24/7),Petugas Badan penanggulangan dampak lingkungan daerah(Bapedalda)kota Batam bersama anggota Dprd kota Batam,Jurado Siburian,akhirnya siang itu lansung melakukan penyegelan dengan police line.





Selain itu ditempat terpisah pihak Bapedalda, juga menyegel salah satu gudang penampung besi tua yang tidak jauh dari sekitar itu.

Penyegelan  gudang penampungan besi tua ini dilakukan karena diduga telah menyalahi aturan Undang-undang tentang lingkungan hidup tahun 2009.

Setelah di telusuri,ternyata  gudang penampungan besi tua itu, berhubungan dengan adanya limbah ditengah hutan itu.

Bahkan ketika dilakukannya penyegelan oleh petugas terhadap gudang, sang pemilik gudang tidak juga menyaksikannya.diduga sang pemillik keburu kabur untuk menghindari kedatangan petugas dari Bapedalda dan Anggota Dprd Kota Batam.

Selain itu,ketika akan disegel ,gerbang gudang juga sudah tertutup.selain penghuninya tidak ada lagi,barang bukti  yang sama jenisnya dengan limbah yang ada di hutan juga sudah bersih dari lokasi gudang.



Padahal Pantauan beberapa awak media pada hari kamis (23/7) masih terlihat menumpuk di gudang itu.selain menumpuk, sebagian lagi sudah ada yang sedang dimuat  keatas lori dengan kondisi meterial bekas sudah terbakar.tampak seperti gambar diatas ini.

Terkait penyegelan yang sudah dilakukan itu, Jurado Siburian selaku anggota dari komisi III Dprd kota Batam,yang membidangi tugas kerja di bidang dampak lingkungan hidup itu mengatakan,berjanji akan mencari tahu siapa transporter limbah tersebut.

" Tentunya pihak kita(Komisi III=red),akan mencari tahu, siapa Transportir limbah ini ." Tegas dia kepada wartawan ini,sembari beranjak pergi meninggalkan lokasi.

Selain itu  dari pihak Bapedalda yang ikut mempolice line, belum sempat memberikan keterangan kepada awak media ini.

Terkait pelanggaran itu,sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup,Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.(Ag)


Editor : Agus Budi T