Saturday, 13 June 2015

Selain Ada Yang Berplat Hitam, Mobil Dinas Dprd Kota Batam Juga Mati Pajak

Batam,Dinamika Kepri-Sepertinya sembari waktu terus berlalu,keborokan-keborokan kinerja dari Sekretariat Dewan (Sekwan) Dprd kota Batam,berlahan mulai terkuak dan bermunculan kepermukan.

Sebelumnya,Sekwan Dprd Batam, H. Marzuki SE.MSi, juga sudah pernah diperiksa oleh Kejari,terkait Pencairan nada Fiktif kunjungan Kerja (kunker) tahun 2015,Namun periksaan yang dilakukan oleh Kejari itu terhadapnya,diduga hanya sebagai shoot teraphi belaka,sebab sampai saat ini Pihak Kejari belum dapat membuat apa status Sekwan dalam hasil dari pemeriksaan dana Fiktif kunker itu.

Kini kabar baru muncul lagi,ternyata ada mobil Dinas anggota Dewan yang sudah mati pajak sejak bulan September 2014 lalu,selain mati pajak,kendaraan Inventaris yang dipakai anggota Dewan itu juga ada yang berplat hitam.

Akibat matinya pajak dan mobil dinas dewan yang berplat Hitam ,akhirnya membuat Jurado Siburian anggota Dprd dari komisi III harus beradu argumen dengan Polisi Lalu lintas (Polantas) yang sedang melakukan  razia beberapa waktu yang lalu,namun,walau kendati demikian,mobil dinas yang di pakai Jurado akhirnya dilepas juga,namun sebelumnya  sudah terjadi perang mulut antara Ia dengan polisi itu,bahkan karena kesalnya, Jurado juga sempat melepaskan Plat hitam kendaraannya dan hendak diberikan kepada polisi yang ingin menilangnya itu.

Informasi yang diterima oleh media ini,katanya,Ketika razia,Polisi menghentikannya dan mengatakan," Mobil anda telah mati pajak,kenapa mati pajak pak ?",Jurado Menjawab," Benar mati pajak,tetapi ini mobil dinas anggota Dewan,masalah mati pajak,tanya saja ke Sekwan saja.'' Ucap Jurado.

Namun tidak sampai disitu,kabarnya karena kesal,Jurado Siburian juga sempat membuka Plat mobil dinasnya itu dan hendak memberikannya kepada polisi tersebut,kata Jurado lagi pada polisi itu," Ini yang anda minta?".Katanya kepada Polisi tersebut.


Terkait Informasi yang diterima awak media ini,ketika diconfirmasi,dari ponselnya Jurado Siburian membenarkan kejadian itu.

" Iya itu memang benar,saya juga merasa kesal,selain kesal,saya sudah juga malu,masa mobil dinas anggota Dewan mati pajak,sudah itu, plat juga hitam ." Jawab Jurado Siburian.

Terkait dengan adanya mobil dinas anggota dewan kota Batam yang sudah mati pajak.Awak media ini juga telah mencoba melakukan confirmasi kepada Sekwan Dprd Kota Batam,H.Marzuki,Sabtu (13/6).Namun hingga berita ini diunggah,Sekwan yang sudah lama menduduki jabatannya di sekretariat Dprd Batam itu,belum menjawab.

Selain itu, mobil dinas anggota dewan yang bernomor polisi dua digit,juga ada yang berplat hitam,dimana mobil yang dimaksud seperti yang mobil dinas di pakai anggota dewan oleh Jurado Siburian dari komisi III.

Padahal kita ketahui jika setiap mobil dinas atau  inventaris dari pemerintah diharuskan atau wajib berplat merah,menunjukkan bahwa mobil tersebut di beli dari uang rakyat.Namun itu tidak dilakukan.terkesan mobil dinas tersebut seperti milik pribadi.

Adanya  mobil dinas Dprd Batam yang sudah mati pajak saat ini ,diduga Sekretariat Dprd Kota Batam minim alokasi anggaran sehingga pajak mobil dinas anggota Dewan saja,sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya.

Ternyata,selain tidak mampu membayar pajak mobil kendaran dinana anggota Dewan ,Sikap ini juga terkesan telah menunjukan kinerja yang tidak maksimal bagi seorang Sekwan,selain itu ,secara tidak sengaja sikap tersebut juga telah memeberikan unsur tidak taat pajak, serta telah memberikaan pemahaman yang tidak baik kepada masyarakat Batam tentang tidak perlunya untuk membayar pajak kendaraanya.
 
Patokannya,bagaimana masyarakat bisa patuh taat pajak,sedangkan sebagian orang dari unsur pemerintahaan itu sendiri juga telah mengabaikannya.

Menanggapi adanya sebagian kendaraan mobil dinas Dewan yang sudah mati pajak,Mulkansyah ketua dari National Corruption Watch(NCW) Kepri mengatakan,itu enggak bisa dan Pajak harus dibayar.

 " Itu enggak Bisa,dan pajak wajib harus dibayarkan,kenapa tidak dibayar,itukan anggarannya sudah ada dari APBD,menurut saya,masalah ini perlu dipertanyakan,kemana anggarannya.bila perlu harus segera  diperiksa oleh Kejari ."  Kata dia.

Selain itu,salah satu Aktivis dari  Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara -Republik Indonesia (LPPN-RI) Provinsi Kepri , Jery Macan menanggapi, katanya,hal itu sudah layak dipertanyakan,sebab semua anggaran untuk pembayaran pajak maupun untuk perawatan mobil Dinas Dprd itu,sudah dianggarkan.

" Hal itu sudah layak dipertanyakan kemana anggarannya,sebabnya, semua anggaran untuk pembayaran pajak maupun untuk perawatan mobil Dinas Dprd tersebut,sebelumnya sudah dianggarkan,jangan-jangan anggarannya sudah dialihkan ke yang lain,dan jika terjadi,sebaiknya LSM atau Aktivis anti korupsi maupun penegak Hukum yang ada di Batam ini, Layak mempertanyakan kemana anggaran pajak dan perawatan Mobil dinas itu di gunakan, itu uang rakyat,dan harus dipertanggung jawabkan." Ucap Jery menanggapi.

Selain kepada para Aktivis,Awak media ini juga mencoba memastikan kebenaran atas matinya pajak beberapa kendaraan Mobil Dinas anggota Dprd Kota Batam itu,salah satu anggota Dprd Kota Batam dari komisi II kepada media ini mengatakan,memang informasinya Bahwa ada mobil dinas yang sudah mati pajak.

" Memang Informasi yang  beredar saat ini bahkan saya ketahui,ada  kendaran mobil Dinas yang sudah mati pajak,Namun Mobil dinas yang saya pakai saat ini ,pajaknya masih hidup." Terang anggota Dewan itu.

Padahal kita ketahui, bahwa untuk Perawatan 50 kendaraan operasional anggota DPRD Batam saja,bisa menghabiskan anggaran mencapai Rp 1 miliar per tahunnya.Namun kenapa,pajaknya saja,bisa  terabaikan.


Editor : Agus Budi T