Friday, 19 June 2015

PNS Batam Yang Didakwa Cuci Uang Rp 1,2 Triliun, Akhirnya Divonis Bebas Oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru

Pekanbaru,Dinamika Kepri - Akhirnya NK divonis Bebas  oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,Riau.

Wanita anisial NK ini diketahui adalah seorang pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,NK. Adik 'RA,itu dijatuhi hukuman bebas oleh hakim, dari kasus pencucian uang hasil penyelundupan bahan bakar minyak sebesar Rp 1,2 triliun.

Putusan bebas ini adalah pertama kali sejak berdirinya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak empat tahun lalu.karena Sebelumnya,NK dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama 16 tahun.Namun dapat menjadi vonis Bebas.

Menurut Ketua Majelis Hakim Ahmad Setio Pudjoharsoyo, NK tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa. Dia mengatakan, NK tidak mengetahui uang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana penyelundupan BBM.

"Karena pidana asal yakni tindak pidana korupsi tidak terbukti, maka Pengadilan Tipikor Pekanbaru tidak berhak memeriksa dan mengadili tindak pidana pencucian uang," kata Pudjo saat membacakan amar putusan, Kamis (18/6) malam.

Tidak hanya NK, terdakwa YR dan AA juga dibebaskan dari segala tuntutan. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan tiga terdakwa yang divonis bebas, dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara dan diminta agar nama baik ketiga terdakwa dipulihkan.

Menanggapi hal itu, jaksa menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari buat menentukan sikap apakah menerima putusan, atau menolak dengan mengajukan upaya banding. Sebaliknya, dengan senyum sumringah, ketiga terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan menerima vonis bebas dari sang hakim.

Usai persidangan, JPU Abdul Farid menyatakan kalau putusan ini bukanlah akhir dari proses penuntutan. Meski pihaknya menyatakan pikir-pikir, JPU berkeyakinan upaya banding akan dilakukan.

"Ini sudah prosedur. Kita akan melakukan koordinasi dengan pimpinan (Kajari Pekanbaru) untuk menentukan upaya hukum. Yang jelas upaya hukum pasti ada," kata Abdul Farid yang merupakan Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru.

Saat ditanya, apakah bebasnya terdakwa karena lemahnya pembuktian di persidangan, Farid menampiknya. Menurut dia, pihaknya telah maksimal dalam upaya menghadirkan saksi dan barang bukti.

"Pada dasarnya ada penyimpangan dalam tindak pidana ini. Inilah yang akan kita upayakan di tahap peradilan lebih tinggi," ujar Farid.

Sementara itu, penasehat hukum para terdakwa, RR , menilai putusan majelis hakim tersebut sudah tepat dengan membebaskan NK, YI, dan AA. Menurut dia, ketiganya memang tidak mengetahui sumber aliran dana masuk ke rekening mereka.

"Makanya, kami langsung menerima putusan tersebut. Sementara, terhadap putusan AB dan DN masih kita pelajari. Jika Jaksa banding, kita pasti banding," kata Rudi.

Terdakwa lainnya yang masih menjalani proses persidangan, yakni DP,Rudi meyakini putusan terbaik juga akan didapatkan kliennya.

Menurut dia, YI dinyatakan bebas karena aliran dana masuk ke rekeningnya terkait urusan bisnis. Sementara, AA karena rekening dipakai pimpinannya di tempat kerjanya.

"Untuk DP, rekeningnya dipakai sama Kapten Kapal. Hingga saat ini, JPU tidak bisa membuktikan kalau DI mengetahui terkait aliran dana tersebut," Kata Rudi yang juga menjadi penasehat hukum DP.

Ditambahkan kuasa hukum lainnya, Yos Mandagi, mereka yakin DP juga bakal bebas. "Kita tetap yakin klien kita tidak bersalah," kata Yos.

Putusan majelis hakim sangat rendah dibandingkan tuntutan jaksa disampaikan pada sidang sebelumnya. Saat itu, JPU Kejari Pekanbaru menuntut terdakwa AA dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 86 juta atau subsider 1 tahun penjara.

Sementara terdakwa DN, AB, dan NK dituntut pidana penjara selama 16 tahun, dan denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan penjara.


Editor : Agus Budi T