Sunday, 7 June 2015

Jurado Siburian." Maraknya kios angkringan di Row jalan, Itu adalah kesalahan dari Pemko Batam."

Batam,Dinamika Kepri - Menanggapi maraknya kios angkringan yang dibangunan diatas lahan Row jalan di Kota Batam saat ini,Jurado Siburian selaku anggota Dprd dari komisi III kota Batam mengatakan semua itu berasal dari kesalahan Pemerintah kota (Pemko) Batam yang tidak sigap mengawasi penataan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota Batam.

Jurado juga mengatakan,kalau orang yang mendirikan kios angkringan itu di Row jalan itu bukan dari PKL melainkan para pengusaha yang mengatas namakan pedagang kaki lima.

Lambannya Pemko Batam untuk merelokasikan tempat bagi PKL di Batam.diduga telah menjadi celah  pemicu bagi pihak swasta untuk mengendalikan para PKL.melihat itu akhirnya para pengembang harus melirik Row jalan sebagai tempat berdagang yang  menjanjikan.

Dari sekian banyaknya kios angkringan yang dibangun di Row, Pemko Batam terkesan ada pembiaran,hingga kios angkringan menjamur dimana-mana,selain itu diduga juga kalau pemko Batam telah terbantu dengan adanya kios-kios angkringan tersebut,dimana Pemko Batam,tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan nasib para PKL tersebut.

Namun apa yang terjadi,akibat minimnya perhatian  Pemko Batam terhadap PKL,membuat PKL harus merogoh goceknya lebih dalam, pasalnya harga yang ditawarkan oleh pengembang kios angkringan di row jalan itu terbilang mahal hingga mencapai Rp 20 juta perlapaknya padhak ukurannya tidak memadai kurang lebih 2x4 meter.walau kendati demikian,mau tidak mau PKL harus membayarnya demi kelansungan usahanya.

Melihat dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012,menganjurkan agar Pemerintah memperhatikan para pedagang kaki lima sebagaimana dituliskan dalam peraturan itu, Bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembang-kan usahanya. Bahwa  peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

Kata Jurado lagi,ucapnya,selama ini pemerintah kota Batam tidak mengindahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tersebut.padahal di dalam peraturan itu jelas dikatakan,setiap Pemerintah Daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerahnya sebagai unsur penyelenggaranya.

" Maraknya kios angkringan di Row jalan, adalah kesalahan dari Pemko Batam,seandaiya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 itu di indahkan oleh pemerintah Batam,tentunya para pedagang, akan lebih tertata dan tidak memilih harus berjualan di row jalan yang jelas sifat hanya sementara.padahal setahu saya,pemerintah juga  telah merelokasikan anggaran untuk pengawasan bagi para Pedagang kaki lima,selain itu para jajaran atau kepala dinas yang menyangkut hal itu di Pemko Batam,terkesan tidak bekerja maksimal untuk menyikapi terkesan dibiarkan seperti lepas tanggung jawab,bahkan saya bertanya,kemana relokasi anggaran pegawasan PKL itu ." Ucap Jurado.

Jurado Siburian yang membidangi kerja dampak linkungan di Dprd itu juga menolak keras adanya pembangunan di Row jalan,Bahkan Ia meminta agar Pemko Batam segera mengambil tindakan untuk membongkar semua yang berbentuk bangunan rumah liar maupun bangunan parmanen di atas row Jalan,bagaimanapun itu telah menyalahi aturan dan bukan pada tempatnya.

Selain itu Jurado juga meminta Wawako Batam,Rudi SE.MM agar nantinya dapat menunaikan janjinya kepada masyarakat Batam,dimana Batam bisa lebih baik dari sebelumnya,Ucap Jurado mengakhiri tanggapannya terkait Maraknya kios angkringan di Row jalan di Batam kepada wartawan media ini,minggu 7/6.



Editor : Agus Budi T.