Thursday, 23 April 2015

Dua Kali Mangkir Sidang, Sidang Ke Tiga, Utusan Termohon Buta Materi

Batam,Dinamika Kepri - Sepertinya setiap kepala Dinas atau setingkat SKPD yang ada di Kota Batam, lambat laun akan berhadapan dengan  Nampat Silangit SH selaku aktivis keterbukaan Informasi Pulik.

Kini Satu persatu kepala dinas mulai di telanjangi,dimana melalui undang-undang (UUD) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No 14 Tahun 2008. Nampat Silangit berhak untuk melakaukan hal tersebut.

Kini giliran Dinas pendidikan yang dilaporkan Nampat Silangit Ke KIP ,bahkan prosesnya  telah melalui tahap pada sidang yang ke-3 .

Sidang pertama dan kedua yang di gelar pada waktu yang lalu,pihak dari dinas pendidikan tidak mengindahkannya,namun pada sidang ke 3 siang tadi 23/4 di gedung bersama Batam Center,utusan dari dinas pendidikan  hadir yaitu diwakili oleh Drs.Hernowo dan rekannya.

Dalam sidang itu,Hernowo mengaku belum dapat memberikan keterangan sebab Ia mengaku belum mengetahui apa materi apa yang sedang diinginkan oleh pemohon yaitu Nampat Silangit SH.

Mendengar itu,Ketua majelis memberikan  kelonggaran kepada utusan tersebut,namum ketua majelis sidang mengingatkan agar di sidang berikutnya yaitu di Tanggal 13 mei 2015 mendatang pihak dari dinas pendidikan tersebut dapat mempersiapkan segala sesuatunya.

Padahal hari itu,sidangnya sudah masuk dalam tahap pembuktian,namun karena yang diutus oleh kepala dinas pendidikan tidak memahami,akhirnya sidang ditunda sampai bulan depan.

Usai sidang di gelar,awak ini  media kembali mempertanyakan dasar ketidaktahuan Hernowo tentang materi sidang,kepada wartawan Ia mengatakan,kalau dirinya baru menerima surat pemberitahuan tentang sidang tersebut.

"Saya baru juga menerima suratnya." Ucap Hernowo singkat .
Pemohon yaitu Nampat Silangit,sebelumnya pernah  melakukan upaya untuk meminta salinan dokumen  anggaran pendapatan belanja sekolah(APBS) dari dinas pendidikan namun tidak Ia dapatkan,selain APBS ia juga meminta surat pertanggung jawaban (SPJ) terkait bantuan oprasional sekolah (BOS) dan bantuan oprasional pendidikan  tahun 2011,2012 dan tahun 2013 untuk Smp Negeri 9,SMP Negri 21,SMP Negeri 27,SMP Negeri 36 dan SMP Negeri 44.Selain itu ,Nampat Silangit SH  juga meminta bukti Kwentasi pembelajaan dan berita acara penggunan anggaran itu,namun tidak diberikan oleh dinas Pendidikan kala itu.

Seperti merasa disepelakan,akhirnya Nampat Silangi SH melaporkan dinas pendidikan kota Batam Ke Komisisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri untuk diproses selanjutnya.



Editor : Agus Budi T