Thursday, 12 February 2015

Pengamat: Polemik KPK-Polri Bahayakan Hubungan Jokowi-PDIP

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri ( ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Isu pecah kongsi Jokowi dan PDIP mencuat di tengah polemik Kapolri.

Jakarta,Dinamika Kepri - Polemik antara KPK-Polri meluas ke isu keretakan hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusung utamanya, PDI Perjuangan. Bahkan, ada relawan Jokowi yang telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan tersebut terus memburuk.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut," kata Muradi di Jakarta, Kamis 12 Februari 2015.

Muradi mengingatkan, hal ini harus disadari oleh Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Harus diingat bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut butuh sokongan politik untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Menurutnya, inisiatif membangun komunikasi politik harus dilakukan Presiden Jokowi agar jalinan komunikasi dengan partai politik yang mengusungnya sejak menjadi walikota di Solo hingga menjadi presiden kembali membaik.

"Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya," kata Muradi.

Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," ujar Muradi.

 
 Via : viva.co.id