Friday, 6 February 2015

Nama Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno Masuk Dalam Daftar Nama Calon Kapolri


Jakarta Dinamika Kepri - Nama Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno masuk dalam daftar nama yang diajukan Komite Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai calon kepala Polri menggantikan Komjen Budi Gunawan. Kompolnas menyebutkan, Presiden Jokowi batal melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Saat ini, Putut menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Putut pertama kali menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 13 Agustus 2002 saat masih menjabat sebagai Kepala Polres Jember.

Harta kekayaan yang dilaporkannya saat itu senilai Rp 482.466.620. Sebelas tahun berselang, tepatnya pada 1 Juni 2013, nilai harta Putut bertambah menjadi Rp 7.138.064.067 dan 83.421 dollar AS. Saat itu, ia menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya.

Peningkatan signifikan terlihat pada nilai harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan. Pada LHKPN tahun 2002, nilainya Rp 100 juta, kemudian bertambah menjadi Rp 3.386.056.000 pada LHKPN tahun 2013.

Nilai harta bergerak berupa alat transportasi juga mengalami peningkatan, dari Rp 90 juta menjadi Rp 850 juta. Begitu pula dengan nilai giro dan setara kas lainnya yang pada 2002 senilai Rp 267.351.620 meningkat pada 2013 menjadi Rp 2.367.708.067.

Pada LHKPN 2002, Putut dilaporkan tidak memiliki surat berharga. Kemudian, pada LHKPN 2013, surat berharga yang dilaporkannya senilai Rp 526 juta. Namun, penurunan nilai kekayaan terlihat pada logam mulia dan barang antik yang pada 2002 senilai Rp 25.115.000 menjadi Rp 8,3 juta.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemilihan kepala Polri memang tidak harus menggunakan KPK ataupun PPATK. Namun, Bambang berharap Jokowi menelisik terlebih dahulu LHKPN calon kepala Polri yang akan ditunjuknya.

"Kepada Presiden, kalau mau dapat kepala Polri terbaik, pakailah LHKPN," kata Bambang di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia, di Jakarta,

Bambang meyakini, dengan memeriksa LHKPN calon kepala Polri, maka bisa terlihat apakah ada kejanggalan terhadap harta kekayaan yang dimiliki sang calon. Jika nantinya LHKPN tidak bermasalah, Presiden pun bisa memilihnya sebagai pemimpin tertinggi Polri.

dk/Kps.