Friday, 6 February 2015

Ketua Harian SPS Katakan,Banyak Media di Indonesia Yang Belum Mempunyai Badan Hukum

Batam Dinamika Kepri- Ridhlo Eisy Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) mengatakan bahwa perusahaan yang berbadan hukum,ikut dalam organisasi Pers.

Padahal menurut undang- undang Pres atau sesuai kode etik jurnalistik dan Dewan Pers sebuah media Pers harus mempunyai legalitas yang jelas. 

Yang seharusnya di Indonesia  sebuah perusahaan pers itu harus berupa Perseroan Terbatas (PT) ,tetapi masih banyak perusahan pers di Indonesia yang memakai perusahan CV,namun  juga banyak yang tidak memakai legalitas  sama sekali.

Serikat Perusahaan Pers (SPS), pernah mencoba untuk menerima perusahaan media online untuk bergabung dengan SPS. Namun ia nilai sampai saat ini belum ada perusahaan tersebut yang sesuai dengan peraturan atau kode etik jurnalistik.

Saat disinggung apakah anggota SPS ada yang menggaji di bawah UMK, ia menyebutkan ada,katanya ada sekitar 25 persen dari jumlah anggota 500 perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK,Namun Ia berjanji akan terus mengingatkannya agar setiap perusahaan media PERS yang tergabung di SPS dapat menggaji wartawannya minimal sesuai UMK.

"Ada sekitar 25 persen dari jumlah anggota 500 perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK,perusahaan yang tergabung  masih ada memberikan upah di bawah UMK, tetapi saya akan terus mengingatkannya,agar setiap perusahaan media PERS yang tergabung di SPS dapat menggaji wartawannya minimal sesuai dengan UMK." Katanya.

Bahkan Dia juga menyayangkan banyak media dibuat hanya untuk menjatuhkan orang lain dan juga banyak dimanfaatkan sebagai alat pemeras. Dia menyarankan untuk mengecek di Dewan Pers untuk melihat pers yang benar-benar ada penanggung jawabnya.

Selain itu dia juga menyinggung banyak media pers yang menggaji wartawannya di bawah upah minimum (UMK). "Sangat banyak sekali. Kan kasihan wartawan disuruh taat kode etik jurnalistik tapi digaji di bawah UMK dengan diimingi uang dari luar.