Monday, 8 December 2014

Ricky Minta, Penggunaan Dana Bos dan Pendidikan Harus Transparan

Batam,Dinamika Kepri - Transparansi Anggaran di dunia pendidikan di temui di Sekolah-sekolah dari Tahun ke Tahun sampai 2014 belum Transparan. Terkait hal tersebut media berita investigasi nasional/binpers.com meminta konfirmasi kepada Ketua Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakari (04-12-2012). 

Ricky mengatakan, terkait Anggaran dunia pendidikan harus transparansi. Anggaran yang dikucurkan dari  APBN mempunyai realokasi bermacam-macam, baik Dana BOS, BSM dan Anggaran Fisik, tapi sekarang itu sudah berubah dengan peraturan Mendikbud. Sebelumnya Anggaran Dana BOS mempunyai 13 ketentuan harus di verifikasi, tapi selama ini kami belum mempunyai data-data. Menurut laporan realisasi Anggaran Sekolah-sekolah membuat laporan Tri Wulan ke Dinas Pendidikan Kota Batam . 

Realisasi Anggaran dari APBN masuk ke Kas Daerah Propinsi, baru disalurkan ke Kas Daerah dan disalurkan lagi ke Kas masing-masing sekolah . 

Dunia Pendidikan di Kota Batam ± kurang lebih 500 Sekolah, baik sekolah Negari dan swasta dari SD sampai SMA semua mempunyai realisasi Anggaran Pemerintah yaitu dan BOS dan BSM. Terkait dan BOS  banyak masyarakat engan melaporkan, karena takut terjadi sesuatu hal terhadap anaknya menerima dunia pendidikan terganjal. 

Ini sangat logis, tapi kedepannya masyarakat harus merubah menset atau pola pikir demikian, karena sekarang sudah ada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, jadi semua masyarakat dapat mengunakan hak yang sama, kamipun DPR sesuai amat Undang-undang mengunakan hak tersebut. Apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapakat informasi, silakan ajukan ke Komisi Informasi Publik Propinsi.

Undang-undang KIP berdasarkan peraturan yang ada sudah jalas ada saksi pidana, apabila Lembaga Negara tidak dapat memberikan apa yang di minta oleh masyarakat, silakan laporkan ke penegak hukum yaitu Kepolisian. Di Pemko Kota Batam sudah ada petunjuk teknis lembaga yang memsajikan informasi publik yaitu dibawah daungan Sekda yang dilakukan PPID Kominfo, tetapi tidak menutup bahwa setiap pejabat publik tidak melaksakan keterbukaan informasi publik. Kedepannya kami juga mendorong tentang terbuka informasi public, supaya masyarakat bisa melihat secara menyeluruh, Terangnya.

Walikota Batam yang dikomfirmasi terkait Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 terkait Realisasi Anggaran Dunia Pendidikan sebelum Tahun 2014, tidak ada komentar.

Kadis Pendidikan Muslim Bidin yang dikomfirmasi juga tidak menjawab.

Dari penelusur LSM Barelang dan media,terindikasi adanya dugaan Kuat penyalahgunaan wewenang jabatan di Dinas pendidikan Kota Batam dalam hal Dana BOS pembuatan buku pendidikan, pembuatan baju seragam sekolah dan Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dan syarat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Sumber : binpers.com