Wednesday, 26 November 2014

Seluruh Kawasan Industri Dijaga Ketat Polisi

Batam,Dinamika Kepri - Aksi demo para buruh di Batam diduga semakin extreem,dimana hai itu terlihat ketika mereka memaksa masuk ke setiap perusahaan untuk melakukan sweeping bagi para buruh yang masih bekerja.Akibatnya setiap kawasan Industri pada Rabu 26/11/2014, di jaga ketat oleh petugas kepolisian.

Selain itu,ruas jalan di Muka Kuning juga macet total,simpang 3 depan Panbil Mall menjadi titik pertemuan para buruh,akibatnya banyak pengguna jalan yang terjebak hingga tidak dapat melakukan aktivitasnya.

Semua itu terjadi karena Sebelumnya ,Gubernur Kepri HM Sani sudah mengeluarkan SK Gubernur Kepri tentang penetapan UMK untuk 6 Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau tahun 2015. Semua surat keputusan tersebut telah ditandatangani Sani tanggal 20 November 2014 lalu.


Berikut daftar UMK 2015 untuk kabupaten/kota di Kepri:

" UMK Kota Batam berdasarkan SK Gubernur Kepri Nomor 1283 Tahun 2014 sebesar Rp 2,685 juta,

UMK Karimun dengan SK 1282/2014 sebesar Rp 2,1 juta,
UMK Tanjungpinang dengan SK 1281/2014 sebesar Rp 1,95 juta,
UMK Natuna dengan SK 1280/2014 sebesar Rp 2,02 juta,
UMK Bintan dengan SK 1279/2014 sebesar Rp 2,3 juta
UMK Lingga dengan SK 1278/2014 sebesar Rp 1,97 juta

Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2015 cukup istimewa jika dibandingkan dengan UMK di kabupaten/kota lain di Kepri. Jika yang lain ditetapkan Gubernur Kepri HM Sani sesuai rekomendasi wali kota/bupati, khusus Batam dinaikkan oleh gubernur. UMK Batam yang diusulkan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan Rp 2.664.302. 

Di tangan Sani, naik jadi Rp 2.685.302 atau lebih besar Rp 21 ribu. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepri Tagor Napitupulu, UMK Batam dinaikkan karena tak ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha. 

”Pak Gubernur mengambil jalan tengah dengan memutuskan UMK Kota Batam sebesar Rp 2.685.302. Artinya terjadi kenaikan sebesar Rp 21 ribu,” katanya seperti dikutip dari batampos.

Menurut Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri itu, Gubernur Sani mempertimbangkan berbagai aspek, baik kesejahteraan buruh, maupun pihak pengusaha dalam meneken UMK kabupaten/kota tersebut. Ia berharap semua pihak bisa sama-sama menerima. ”Seperti kita ketahui, dalam pembahasan ditingkat DPP, hanya Batam yang tidak ada kata sepakatnya. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota yang lain ada kesamaan persepsi. Artinya, ini bukan kebijakan khusus, jangan sampai disalahartikan,” jelasnya lagi.

Selain itu bersamaan dengan penetapan UMK Kabupaten/Kota, Gubernur juga telah memutuskan besarnya upah minum sektoral atau upah kelompok untuk Kota Batam. Untuk Kelompok Usaha (K1) ditetapkan sebesar Rp 2.873.273. Sedangkan untuk K2 sebesar Rp 2.715.565. Sementara itu untuk K3 sebesar Rp 2.689.196.

Belum diketahui apakah dari kelompok serikat pekerja menerima putusan ini. Namun jika dibandingkan dengan kota di Jawa seperti Bekasi atau Karawang, UMK Batam masih lebih rendah. UMK Kota Bekasi 2015 sebesar 2.954.031 dan UMK Kab Karawang sebesar 2.957.450.