Wednesday, 29 October 2014

PNS Rangkap Jabatan Perangkat Desa ?

Batam,Dinamika Kepri - Prilaku tamak dan serakah para oknum Apratur Negara saat ini sepertinya sudah semakin memperihatinkan dan tidak bisa terbendung lagi,pertanyaannya ,bagaimana bisa Pegawai Negri Sipil (PNS) bisa merangkap menjadi perangkat desa.

Sangat Ironis sekali,yang lain tidak memiliki Jabatan tetapi PNS ini dua Jabatan ,namun itulah yang terjadi saat ini,dimana itu terjadi di RW 01 Telaga Punggur Kelurahan Kabil Batam,katanya salah satu PNS dari Pemko Batam yang beranisial EN telah menjalani Jabatannya sebagai RW nya selama 4 tahun,bahkan saat ini PNS tersebut telah terpilih kembali.

Namun walau itu terjadi,terkesan tidak ada yang melarangnya,baik dari masyarakat maupun dari pemerintah kota Batam itu sendiri.

Padahal di dalam Aturan Kementerian Dalam Negeri perihal itu sangat dilarang,dimana dituangkan,bahwa Rangkap jabatan perangkat Desa tidak diperkenankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

PNS yang merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa diharuskan berhenti sementara dari jabatannya selama menjabat sebagai Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, larangan itu berhubungan dengan dua hal: 

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

(2) Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 29 huruf (i) Juncto Pasal 51 huruf (i). Tentang kedua hal yang disebutkan diatas, Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud. 

Perangkat desa atau kepala desa yang merangkap jabatan baik sebagai guru maupun guru swasta harus memilih. 

Jika tetap bertahan sebagai kepala atau perangkat desa, maka ia harus meninggalkan pekerjaan lain diluar pekerjaannya sebagai penyelenggara negara.

Ketika Media ini memastikan kebenaran PNS itu telah merangkap RW itu, kepada EN media ini mengonfirmasi hal itu, via celularnya EN menjawab ,katanya ,tanyakan saja ke BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat )

" Tanyakan saja ke BKD." Jawabnya singkat.