Friday, 10 October 2014

Gelper Buka Tutup Judi Dadu Semakin Merajalela


Batam,Dinamika Kepri - Melihat gelanggang permainan (Gelper) buka tutup dan judi dadu semakin merajalela ada dimana-mana, masyarakat Batam mulai binggung dan bertanya-tanya, katanya, bagaimana supermasi  Hukum di Batam saat ini,apakah undang-undang Pasal 303 sudah tidak berlaku lagi ?.

Menanggapi pertanyaan serius dari warga Batam itu,melalui ponsel ,media ini mencoba memita tanggapan dan menayakan langkah dalam hal itu kepada Kapolda Kepri  Brigjen Arman Depari,namun hingga berita ini dimuat pada Jumat malam 10/10/204,Kapolda Kepri Belum juga memberikan responnya untuk menanggapi hal tersebut.

Gelper sempat tutup serentak,namun tidak diketahui ada angin apa,kini Gelper satu persatu mulai mengibarkan benderanya lagi,akibatnya timbul berbagai asumsi dari masyarakat Batam tentang hal itu.

Belum lagi praktek Judi dadu yang tersebar di seluruh Batam, tampak para bandarnya terkesan extreem seperti sudah kebal hukum,uang terlihat  berserakan di setiap lapak dadu,namun semua para penegak hukum terkesan tutup mata sehingga sampai saat ini belum ada tindakan yang berarti kepada para pelaku Judi rakyat tersebut.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Dimana para pemain harus menebak  yang benar sebelum di undi,dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. 

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan,diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.