Wednesday, 10 September 2014

Kadis Batam Akan di Periksa

Batam,Dinamika Kepri - Anggaran Perjalanan Dinas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah merupakan anggaran perjalanan dinas jabatan, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula. 

Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan studi banding.

Dalam Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari APBD 2013 dapat diketahui bahwa : 1. Dinas Kesehatan  Kota Batam menggunakan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan  Darat  sebesar Rp. 1.868.125. 000,- Kode Anggaran 5.2.2.14.001 - 2. Dinas Kesehatan Kota Batam menggunakan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Laut Rp. 633.970.00,- Kode Anggaran 5.2.2.14.002 - 3. Dinas Kesehatan Kota Batam  menggunakan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Provinsi/Negara sebesar Rp. 717.674.690,- Kode Anggaran 5.2.2.14.004. - 4. Dinas Kesehatan Kota Batam menggunakan Anggaran Untuk Belanja Transportasi Udara sebesar Rp. 13.011.600,- Kode Anggaran 5.2.2.23.001- 5. Dinas Kesehatan Kota batam menggunakan Anggaran Untuk Belanja Transportasi Air  sebesar Rp. 364.808.000,- Kode Anggaran 5.2.2.23.002 - 6. Dinas Kesehatan Kota batam   menggunakan Anggaran Untuk Belanja Transportasi Darat sebesar Rp. 397.275.000,- Kode Anggaran 5.2.2.23.003.

Dalam surat konfirmasi tertulis Koran Berita Metro kepada Dinas Kesehatan Kota Batam, Nomor Surat 003/BM.Perwa.Kepri/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Batam, untuk memaparkan secara terperinci terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas SKPD Dinas Kesehatan Kota Batam tahun Anggaran 2013. Dinas Kesehatan terkesan masih menutup-nutupi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinasnya.

Jawaban surat konfirmasi tertulis Dinas Kesehatan Kota Batam tertanggal 21 Juli 2014 nomor surat 3594/DK/Sekr.I/VII/2014 dapat diketahui bahwa, Dinas Kesehatan Kota Batam menyarankan agar Berita Metro mengajukan permintaan informasi ke Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) sesuai dengan pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Walikota Batam No.21 tahun 2014. Surat jawaban tersebut ditembuskan kepada Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Salim, S.Sos, M.Si Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam saat ditemui Berita Metro terkait jawaban surat konfirmasi tertulis yang disampaikan Dinas Kesehatan Kota Batam kepada Berita Metro di sela-sela acara pelantikan Eselon IV Kota Batam Rabu (23/07) lalu di Gedung Pemko Batam, dengan tegas menyayangkan sikap Dinas Kesehatan yang terkesan melemparkan tanggung jawab sebagai pengguna anggaran. ”Kenapa harus diarahkan ke Badan Infokom, inikan untuk kepentingan publikasi, jadi ya  kalau memang tidak mau memaparkan ya no coment aja (Surat Jangan dibalas/red),” tegas Salim.

“Tapi nanti akan saya coba berbicara kepada Kepala Dinas Kesehatan, karena sampai saat ini saya belum menerima tembusan surat dari Dinas Kesehatan”, Tambah Salim.

Masih dihari yang sama di lantai empat Gedung pemko Batam, Berita Metro menemui Kadis Kesehatan Pemko Batam Drg. H. Chandra Rizal, M.Si terkait jawaban surat yang disampaikan Dinas Kesehatan kepada Berita Metro yang terkesan tidak transparan dan lepas dari tanggung jawab, karena menyarankan agar mengajukan permintaan informasi kepada Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Dengan sikap emosi Kadis Kesehatan mengatakan, bahwa Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas yang dibuat oleh Dinas kesehatan kota Batam tahun Anggaran 2013 sudah terlaksana sesuai dengan DPA.”Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan mengirimkan Dokter dari Puskesmas ke Posyandu, kalau mau bukti tanya saja badan Inspektorat, ” kilah Chandra.

Walau dalam kenyataannya pada kegiatan Posyandu yang diadakan sebulan sekali oleh Rukun Warga (RW) di setiap  Kelurahan di  Kota Batam, belum pernah ada tim dokter yang dikirim oleh pihak puskesmas. Namun apakah dengan nilai anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 3,2 miliar lebih dapat dihabiskan oleh Dinas Kesehatan dan sepenuhnya dipergunakan untuk  perjalanan dinas.

Sementara Drs. Heriman HK Kepala Badan Inspektorat Pemko Batam saat dikonfirmasi di kantornya di lantai enam gedung  pemko Batam, terkait adanya dugaan Mark Up terhadap Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas di SKPD Dinas Kesehatan dengan tanggap mengatakan, ”Saya akan tanyakan kepada Kabid yang membidangi apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran perjalanan Dinas di SKPD Dinas kesehatan, karena saya baru sebulan menjabat di Badan Inspektorat,” kata Heriman.

Tambahnya, bukan hanya Anggaran Perjalanan Dinasnya saja yang akan saya periksa, tapi ya semua anggaran yang dipergunakan, kan sudah merupakan  pekerjaan saya” .

Sumber : berita-metro.com