Saturday, 30 August 2014

Gugatan Prabowo-Hatta ditolak PTUN, Mengapa?

Jakarta.Dinamika Kepri  – Setelah MK menolak gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Hatta terhadap KPU, kali ini majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta juga menolak. Mengapa?
 
“Menetapkan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Nomor 164/G/2014/PTUN. Gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan TUN," kata Hendro Puspito, Ketua Majelis Hakim, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Sentra Timur, Jakarta Timur, pada Kamis (28/8/2014).

Dalam gugatannya, kata Hendro, kubu Prabowo-Hatta mempersoalkan surat Ketua KPU No 959/UND/VIII/2014 tertanggal 21 Juli 2014. Bersifat segera, perihal, undangan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih hasil Pemilu 2014.
Majelis menyatakan, penolakan gugatan tim hukum Prabowo-Hatta berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan beberapa ketentuan melalui rapat dan permusyawaratan ketua pengadilan.

"Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak, apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat," tegasnya.

Selanjutnya, kata majelis hakim, jika pihak Prabowo-Hatta tidak puas dengan putusan tersebut, maka dipersilahkan pihak penggungat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. "Bila ada yang tidak sependapat, silakan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dangan ini sidang selesai dan ditutup," kata Hendro.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Gerindra, menegaskan, keputusan yang diambil oleh majelis hakim berbeda tafsir dengan apa gugatan yang dilayangkan.  "Proses di PTUN hari ini menurut kuasa hukum kemungkinan ada berbeda penafsiran. Ini sidang dijadwalkan bukan mengadili hasil Pilpres, tetapi tim hukum menggugat materi gugatan penetapan proses rekapitulasi," kata Fadli usai persidangan.

Dia menegaskan, proses persidangan yang dilakukan di PTUN bukan untuk mengubah keputusan MK, tapi untuk mencari keadilan hukum dalam proses Pilpres 2014 yang bermasalah secara subtansial sehingga tidak terjadi keadilan subtantif.

"Bukan berarti kami tidak mengetahui kewenangan Bawaslu. Justru rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan, jangan sampai hukum dicampuri dengan politik kepentingan. Kami telah menempuh segala risiko dalam hal ini," tandasnya.

Sementara itu, menurut Eggi Sudjana, anggota tim advokasi Prabowo-Hatta, keputusan yang diambil PTUN ini dinilai tidak adil.  "Tidak netral! Ini hakim sudah berpihak. Karena,  kewenangan PTUN itu ada. Tapi kenapa melempar tanggung jawab? Itu patut dicurigai! Ini seperti diatur untuk ditolak semua (gugatan)," kecamnya.

Dia menegaskan, para hakim seperti telah mengkondisikan ketidakadilan ini terjadi. "Itu logika yang tidak sehat, kalau sudah bukan kewenangannya kenapa disuruh banding ke tingkat atasnya? Bagaimana? Kan tidak logis. Kalau bukan kewenangannya ya sudah tidak kewenangannya. Kita ini orang-orang yang dizalimi," ujarnya.

Sumber: nefosnews.com