Tuesday, 22 July 2014

Prabowo Subianto Tolak Hasil Pilpres

Jakarta,Dinamika Kepri - Pernyataan Prabowo Subianto dari Rumah Polonia, “Baru saja, kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu pengumuman terhadap perkembangan situasi negara dan bangsa kita, terutama tentang pelaksanaan pemilihan presiden 2014. Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalankan demokrasi dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan, semangat, penuh keinginan untuk menghormati kedaulatan rakyat, yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesialah yang memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.”

“Kita, yang di belakang saya, adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya, walaupun TNI, termasuk perwira muda yang mendukung TNI mendukung demokrasi. Dari saya sejak usia muda, saya dengan rekan-rekan purnawirawan yang berada di samping saya, kita mempertaruhkan jiwa dan raga kita untuk rakyat dan bangsa kita. Kalau kita hanya sekadar mencari hidup enak dan hidup dengan nyaman, kami tidak perlu berjuang lagi di bidang politik.”

“Saudara-saudara sekalian, demokrasi artinya rakyat berkuasa, wujud dari demokrasi adalah pemilihan. Esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, bersih, dan adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur, tidak adil, tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos ratusan surat suara, itu berarti tidak demokratis.”

“Tim hukum kami, saksi-saksi kami dari belasan provinsi telah melaporkan kecurangan-kecurangan luar biasa. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun. Di DKI terdapat 5800 TPS yang sudah direkomendasikan pemilihan suara ulang, tapi tak digubris KPU. Di Jawa Timur, enam kabupaten direkomendasikan (pemilihan ulang). Dengan demikian, kami, Prabowo-Hatta Rajasa mengambil sikap sebagai berikut.”

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan yang telah menjadi hasil rapat pemilihan presiden. Proses pemilu KPU bermasalah, tidak demokratis, bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksanaan KPU tidak adil, aturan justru dilanggar sendiri oleh KPU. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian pelanggaran diabaikan oleh KPU. Ditemukannya pelanggaran tindak pidana pemilu. Semua keberatan dari KPU selalu diarahkan ke Mahkamah Konstitusi, padahal sumber masalahnya ada di internal KPU. Telah terjadi kecurangan yang masif, sistematis, pada pemilu. Atas pertimbangan beberapa tersebut di atas, maka capres Prabowo-Hatta Rajasa sebagai pengemban suara dari rakyat akan menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.”

“Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat. Untuk setiap rakyat Indonesia yang memilih kami, kami meminta tetap tenang, karena tidak rela hak suara dicederai. Kami menginstruksikan saksi-saksi tim Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak lagi mengikuti proses tersebut.”

“Kami tetap minta pendukung kami untuk landasan UUD di atas landasan hukum untuk tidak melakukan kekerasan. Kita yakin benar adalah benar, salah adalah salah, Tuhan YME ada di pihak yang benar. Dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap manakala kita melihat ketidakadilan, ketidakjujuran, manakala kita melihat pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi, setiap warga negara harus mengambil sikap, berdiri di atas jalan yang benar. Pilihannya jelas, kami memilih membela kebenaran walaupun apa yang akan terjadi.”

14.35 WIB:
Dalam surat Prabowo Subianto yang dibacakan oleh saksinya dalam rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum, mereka menyatakan bahwa mereka menolak hasil pemilihan presiden 2014.

Berikut surat lengkap Prabowo yang dibacakan di KPU tersebut:

Mencermati proses pelaksanaan pilpres, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses pilpres 2014 sehingga hilangnya hak-hak demokrasi warga negara Indonesia.

1) Proses pelaksanaan pilpres bermasalah, tidak demokratis, dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat dilanggar sendiri oleh KPU.

2) Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.

3) Ditemukannya sejumlah tindakan pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu jadi tidak jujur dan adil.

4) KPU selalu mengalihkan masalah ke Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah setiap keberatan dari Prabowo-Hatta selalu bagian dari sengketa yang bisa ditangani Mahkamah Konstitusi, padahal sumber masalahnya di internal KPU.

5) Terjadi kecurangan masif, terstruktur, dan sistematis.

Atas beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka kami sebagai capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa akan menggunakan hak konstitusional menarik diri dari proses yang sedang berlangsung sekarang ini dan menolak hasil pemilu. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis. Kami meminta rakyat yang memilih kami untuk tetap tenang. Kami tidak membiarkan hak dicederai dan dirampas. Kami menginstruksikan pada saksi di rekapitulasi pemilihan presiden di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut.

Sumber : Yahoo.com