Wednesday, 18 June 2014

Azwar,SH." Buffer Zone Bisa didirikan Bangunan, Asalkan melalui Prosedurnya."

Batam ,Dinamika Kepri - Ucap Biro Hukum BP Kawasan Batam Azwar ,SH ,Bahwa Buffer Zone Bisa didirikan Bagunan Asalkan melalui Prosedurnya.katanya kepada wartawan ,Rabu 18/6/2014 diruang kerjanya.

Bila dilihat,Saat ini banyak sekali ditemukan pembangunan-pembangunan didirikan di atas Buffer Zone,terutama didaerah Nagoya,kebanyakan dari bangunan itu bertipe ruko yang dijadikan pertokoan,selain itu ada juga Bangunan hotel yang saat ini dalam masih tahap pengerjaan,jelas pimpinan proyeknya,katanya akan dibangun hotel berlantai lima.

"Kita bangun sampai lima lantai dahulu ,kalau situasinya mendukung,lantainya akan kita tambah lagi." Ucap Erwin kepada Wartawan ini di pujasera A2 kemarin Selasa 17/6/2014.

Namun dari segi Lokasi yang  hanya hanya beberapa meter dari jalur utama itu,terlihat sangat tidak mendukung untuk pembangunan hotel,namun diduga demi kepentinagan oknum-oknum tertentu pembangunannya tetap digesa.

Kawasan Penyangga (Buffer Zone)

Didalam UU No 5 Tahun 1990 pada Penjelasan Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa :

Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin. 

Wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi eksklusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. 

Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Namun yang terlihat di Kota Batam saat ini  tidak seperti yang tertuang Didalam UU No 5 Tahun 1990 pada Penjelasan Pasal 8 ayat 1 tersebut,undang-undang diduga hanya sebatas wacana diatas kertas,namun  pelaksanaannya sangat berbeda dari kenyataan.

Bertumpu seperti  pernyataan Azwar ,SH selaku Biro Hukum di BP kawasan Batam Itu,membuktikan bahwa kawasan Buffer Zone dapat dialih fungsikan,namun tentunya harus melalui prosedur.

Pagi tadi dikantornya,kepada media ini,Ia mengaku tidak berani menjelaskan secara detail tentang mikanisme prosedur yang dimaksudnya.Namun Ia mengaku hanya memberikan gambarannya saja,Katanya, kalau ingin mengetahaui lebih jelas,sebaiknya ke Bapak Istono bagian perencanaan saja ,sebab  yang bersangkutan lebih memahami tentang Buffer zone yang ada di Batam. 

"Kalau ingin mengetahaui lebih jelas,sebaiknya ke Bapak Istono selaku bagian biro perencanaan saja ,sebab  beliau yang lebih memahami tentang Buffer zone yang ada di Batam." Saran Azwar kepada Wartawan ini.