Wednesday, 14 May 2014

Masalah Lahan Pantai Melur di Hearingkan di Dprd Kota Batam.

Batam ,Dinamika Kepri -Permasalahan sengketa saling Klaim  lahan seluas 20 Ha di daerah wisata Pantai Melur kelurahan Sijantung Barelang terus merebak,hinggga efeknya nyemprot kemana-mana.

Kini Masyarakat pantai Melur sebanyak 35 kepala keluarga harus berjuang keras  untuk mendapatkan haknya sebagai orang tempatan disana,dimana selama ini mereka telah lama berdiam dilokasi wisata itu, selain tempat tinggal,puluhan keluarga itu juga menggantungkan hidupnya dengan berdagang dilokasi wisata tersebut.

Tetapi saat ini, kenyamanan mereka telah diusik oleh pengusaha yang mengaku telah memiliki lahan itu,serta telah  melakukan pengerusakan penebangan pohon dan merobohkan beberpa unit bangunan dilokasi dimana tempat mereka berdagang selama ini.

Kata Masyarakat sebelumnya,bahwa pengerusakan telah dilakukan pihak penggusuran yaitu dilakukan  oleh pihak Aseng, masyarakat juga menuding bahwa pihak aseng telah melakukan penebangan pohon serta merobohkan beberapa unit bangunan aset milik pemko Batam dan Bangunan aset milik BP kawasan Batam.

Kini permasalahan itu terus menyeruak hingga kepermukaan,bahkan ada issu yang mengatakan,telah ada banyak kepentingan yang telah masuk menyusup permasalahan ini,para penyusup dari berbagai kepentingan ini bercampur baur bagaikan musuh didalam selimut.

Sejak sekian lama bergulir, dengan waktu yang berbulan-bulan lamanya ,akhirnya permasalahaan itu bermuara di kantor DPRD kota Batam ,senin 12/5/2014.

Dalam hearing diruang Rapat Dewan kehormatan yang dipimpin langsung oleh Ruslan Kasbulatov itu berjalan tertib walau dengan waktu sesaat, ada perdebatan adu argumentasi.

Dimana acara itu juga tampak dihadiri pihak kepolisian,dinas pariwisata Kota Batam,dan masyarakat pantai Melur,dalam hearing masyarakat meminta jaminan perlindungan dan jaminan hukum kepada pemerintah, agar kiranya lahan yang sebelumnya mereka kelola itu, dikembalikan lagi mereka seperti sediakala.

Diketahui bahwa sebelumnya ,pihak pengusaha telah memberikan Surat penggusuran kepada masyarakat setempat,akibatnya mereka tambah resah,namun setelah media ini melakukan confirmasi kepada yang mengaku juru bicara pihak Aseng sebelumnya ,kata Dani Wogan,bahwa surat yang dibagikan kepada warga bukan surat penggusuran melainkan surat peringatan pertama (SP1),bahkan Dani wogan sendiri mengaku telah memberikan konpensasi kepada 24 kepala keluarga yang bermukim ditempat itu,kini tinggal 8 kepala keluarga lagi,itu tidak diberi karena pengakuan juru bicara Pihak aseng tersebut mengatakan tidak sanggup memberi karena tutuntan mereka diluar kemampuan pihak pengusaha,sehingga menurut Dani lagi,bahwa 8 KK tersebut dituding sebagai Provokator permasalahan ini.(klik link ini untuk membaca berita pantai Melur lainnya..)

Namun dengan adanya surat yang warga terima dari pengacara pengusaha tentunya telah membuat kepanikan serta keresahan tingkat tinggi.

Namun dengan kejadian tersebut,Pemko Batam terkesan bungkam , pemerintah Batam sendiri tampak tidak begitu perduli dengan beberapa asetnya yang telah dirobohkan oleh pihak Aseng,diduga ada indikasi bahwa semua aset pemerintah yang ada dilokasi wisata Pantai tersebut sudah diganti rugi oleh pengusaha tersebut,begitu juga dengan BP Batam,pihak BP Batam sendiri juga tampak tidak begitu antusias dengan sengketa lahan yang terjadi saat ini di Pantai melur,mereka tampak lebih antusias dengan lahan-lahan yang dekat ,bahkan pihak BP diduga tidak tertarik dengan lahan yang jauh, apalagi lahan tersebut diketahui berstatus tidak jelas.

Padahal sebelumnya ,pembangunan kios-kios,Wc umum ,pembangunan akses jalan umum ,tempat Parkiran,fasilitas umum (Fasum) lainnya sudah sangat baik,namun saat ini ,ada  beberapa dari Fasum itu telah hancur luluh lantak rata dengan tanah,bahkan pohon-pohon yang berukuran besar ditempat itu,juga telah dirobohkan oleh goliat-goliatnya pihak Aseng,

Tentu melihat hal itu,warga setempat tidak akan menerima serta ingin melakukan perlawanan,Namun dengan lengkapnya persenjataan balatentara yang dimiliki pihak Aseng,warga cuit nyali tidak dapat berbuat banyak,katanya meraka pasrah saja walau ada sebagian warga yang melukukan perlawanan,bahkan masyarakat juga mengaku ada yang gemetar ketika melihat ujung senapan milik oknum marinir sewaan Aseng saat itu di Pantai Melur ,kata warga menuturkan,untuk melancarkan aksi di Pantai Melur,bahkan kata warga lagi,Pihak Aseng telah memperalat alat negara dengan menghadirkan beberapa Oknum Marinir bersenjata lengkap di Pantai Melur,dimana tujuannya untuk menakut- menakuti warga setempat agar tidak melakukan perlawanan.

Namun pihak Pemko Batam dan BP Kawasan Batam terkesan Cuek dengan ulah pengusaha yang kini menglaim serta telah menguasai lahan maupun segala bentuk fisik bangunan  yang ada di sekitrar Pantai Melur.

Masyarakat Mulai bertanya-tanya dan mulai berimajinasi dengan Asumsi katanya ,Kenapa dibiarkan aset pemerintah dirusak Pengusaha,apa kepentingan  pemko Batam dengan telah melakukan pembiaran,dan berapa pula  ganti rugi aset negara yang ada di dalam lahan tersebut, siapa pemberi mandatnya,kemana aliran ganti rugi tersebut.

Ruslan Kasbulatov anggota DRPD kota Batam dari partai PDI Perjuangan yang kini terpilih duduk di Dprd provinsi Kepri ,dalam heraing mengatakan,bahwa pihak pengusaha yaitu Aseng sudah terlalu lancang dan berani merusak aset-aset pemerintah yang ada di Pantai Melur,mendengar pernyataan tegas Ruslan,tampak Lurah dan camat dari Galang yang hadir saat itu hanya memilih diam membisu dari seribu kata-kata.

" Pihak Aseng sudah terlalu lancang dan berani merusak aset-aset pemerintah yang ada di Pantai Melur,dan berapa upeti yang di berikan kepada mereka." Tanya Ruslan kasbulatof kepada rapat hearing tersebut.

Tambah Ruslan lagi , " Asal dari mana Aseng melakukan penggusuran hanya menggunakan RT/RW,ada lurah dan camat ,kenapa diam.surat tanah yang di keluarkan oleh oknum-oknum lebih panjang surat tanah dari pada pulaunya, informasi ini saya dapatkan dari intel mabes Polri yang memberi tahu ke pada saya.Surat tanah yang di keluarkan oleh oknum-uknum yang tidak bertanggung jawab membuat surat tanah yang ada di pulau galang menjadi permasalahan besar."

Tegas Ruslan, " Makanya pemerintah pusat sangat kesulitan menggolkan tataruang pulang Galang ,di bilang status Qua, nyatanya di Galang banyak pembangunan kantor dan pelabuhan pemerintah serta kepentingan pengusaha, Saya sangat menyayangkan dan kecewa  terhadap pengusaha yang bernama  Aseng yang tidak dapat hadir dalam hering ini.kita ketahui bahwa Pembangunan pantai Melur berasal dari anggaran APBN dan APBD kota Batam ,namun kenapa dengan gampang sekali  pengusaha melakukan pengerusakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar pantai Melur."

" Kenapa penggusuran di lakukan dengan paksa,bahkan di dampingi oknum marinir yang menggunakan laras panjang,saya paling tidak suka sistem yang dilakukan pengusaha Aseng,Pengalaman saya dari tahun 1973 sampai 1998 disaat masih Otorita Batam (OB) pernah mengumumkan agar siapa pemilik lahan agar segera melaporkan ke Otorita Batam untuk mendapatkan ganti ruginya,dan  pemberitahuan tersebut selalu di umumkan di media massa dengan jangka 3 bulan,melihat selama 3 bulan  tidak ada tidak melaporkannya,berarti itu di anggap hangus dan hilang." Terangnya lagi.

"Yang saya sangat sesalkan ,Pemko Batam yang kenyataannya  membangun aset disana menggunakan anggaran APBD kota Batam dan APBN,tetapi dengan gampangnya si pengusaha mengaku, bahwa semua itu adalah miliknya, Pemko Batam saja tidak berani menghadapi Aseng, yang sudah jelas-jelas tidak memiliki Ktp Batam,bagaimana Pemko Batam kedepannya untuk menata pemerintahan di Batam ini ,permasalahan itu saja sudah tak sanggup untuk mengatasinya." Pungkas Ruslan Kasbulatof pada hearing

" Pengerusakan aset negara KUHP Pasal 170 di ancam hukuman 7 tahun penjara,wajar saya curiga terhadap Pemko Batam ada apa di balik semua ini ?, Kok Aseng berani-beraninya merusak aset negara yang ada di lahan Pantai Melur .Jika nantinya ,Aseng sang pengusaha tiga kali di panggil secara berturut-turut tidak dapat hadir (mangkir)juga , saya minta kepada penegak hukum pihak kapolresta Barelang segera melakukan jemput paksa." Himbaunya

" Saya akan menyurati Mabes Polri dan Mabes TNI ,agar kiranya kasus ini benar-benar bisa terungkap siapa dalang dibalik semua ini.'' Ucap Ruslan Optimis.

Ruslan juga dengan tegas mengatakan, kepada perwakilan Pemko Batam dari Dinas pariwisata yaitu Rudi Panjaitan ,yang antara lainnya,:
(1) Segala bentuk aset Negara yang telah di rusak agar segera di laporkan kepihak kepolisian.
(2) Semua kegiatan yang dilkukan oleh PT Glori atau Aseng didaerah pantai melur segera dihentikan.
(3)Agar segera dilakukan pembongkaran portal-portal yang sebelumnya telah  dibangun oleh pihak pengusaha .

Rudi kabid Dinas Pariwisata dan kebudayaan mengatakan ,Pemko Batam tahun 2013 telah menunjuk langsung pengelola pantai melur  serta diserahkan langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,bahkan Pemko Batam juga telah melakukan pemanggilan terhadap pengusaha Aseng,agar di lakukan negoisasi atau mediasi terhadap warga Pantai Melur untuk pengembangan wisata di tempat itu.

Mendengar perntayaan Rudi tersebut, Ruslan Kasbulatov tampak berang dan langsung mematahkan pernyataan Rudi.

" Seharusnya yang hendak dilakukan  Pemko Batam itu ialah melaporkan Aseng kepada penegak hukum, bukan mengaja untuk melakukan mediasi." Cetus Ruslan Cabulatov jengkel.

Ruslan juga mengatakan dengan tegas,"  ini intruksi silahkan setelah selesai rapat Pemko Batam membuat laporan langsung ke Polresta barelang." Pinta Ruslan kepada Rudi.

Mendengar hal Rusla cabulatov tersebut, Rudi hanya diam,ia seakan-akan tidak mampu untuk menjawab segala pertanyaan yang di lontarkan oleh Ruslan Kasbulatov yang dengan gencar bertubi-tubi.

" Seharusnya Walikota Batam yang hadir dalam rapat ini,bukan setingkat kabid." Tegas Ruslan Casbulatov dengan wajah tampak geram.

Soni adalah salah satu warga yang masih bertahan tinggal di Pantai Melur hingga saat ini meminta bantuan tegas dari Pemko Batam agar memperhatikan Nasib mereka sudah di ujung tanduk. 

" Kami meminta sangat kepada Pemko Batam ,agar lebih bersikap tegas terhadap permasalahan lahan yang ada di pantai Melur ini , dimana sesuai dengan adanya SK.Walikota Batam yang di berikan kepada masyarakat Pantai Melur agar memberi penjelasan ,karena selama ini sepengetahuan masyarakat sampai saat ini belum ada pencabutan SK.tersebut.Kami juga meminta agar segera menonaktifkan perangkat Rt dan Rw dan tokoh kepemudaan yang ada di kelurahan Sijantung karena selama ini sudah tidak bersinergi bahkan telah timbulnya mosi tidak percaya,dimana selama kami ketahui.bahwa mereka lebih berpihak kepada si pengusaha ketimbang membela hak sesama warga setempat, padahal mereka mengetahui bahwa pihak pengusaha telahmerugikan masyarakat banyak disana." Kata Soni usai Hearing berlansung kepada Media.

" Asumsinya, bila kita menilai, betapa lemahnya Pemko Batam,BP Kawasan Batam ini, bahkan  pihak penegak hukum juga saat ini,bagaimana tidak,padahal hanya menghadapi  satu pengusaha saja seperti Aseng mereka tidak mampu, padahal yang bersangkutan sudah di nyatakan  bersalah Oleh Wakil ketua Dprd Kota Batam , karena telah melakukan pengerusakan aset-aset negara di daerah Pantai Melur Galang,kok bisa ?, Ada apa ?,kenapa sampai saat ini yang bersangkutan masih bebas berkeliaran.dimana tindakan Hukumnya." jelas seseorang yang enggan menyebut namanya usai hearing di Gelar.

Tambahnya, " Apakah sebelumnya Pemko Batam sudah ada kerjasama dengan pihak si pengusaha,sehingga permasalahan ini di biarkan berlarut-larut seperti ini ?, Mampukah Pemko Batam melaporkan peristiwa  ini kepada pihak penegak hukum sesuai dengan intruksi wakil ketua Dprd  kota Batam  yaitu Ruslan Kasbulatov pada saat hering tadi ?, kita tunggu saja apa kelanjutannya." Ucapnya menghakhiri sembari tertawa kecil.