Saturday, 22 March 2014

KPU Beri Jaminan Hak Politik Bagi ' Orang gila'

Jakarta, Dinamika Kepri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji penderita gangguan jiwa tidak akan kehilangan hak politik mereka. KPU memastikan memastikan, penderita gangguan jiwa tetap terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
 "Siapapun yang usia 17 dan sudah menikah bisa memilih, tidak ada larangan bagi gangguan jiwa," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, di kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/3).

Menueut Husni, DPT penderita gangguan jiwa tetap dipertahankan lantaran dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada pasal yang melarang mereka untuk memilih. Bahkan, KPU di Sumatera Barat sudah membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Rumah Sakit Jiwa.

"Memang belum ada info merata di Indonesia, tapi kalau diizinkan pengelola rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa maka akan dibangun (TPS)," katanya.

Sebelumnya, organisasi Perhimpunan Jiwa Sehat meminta KPU tidak mencoret para penderita gangguan jiwa atau orang dengan Disabilitas Mental (ODDM) dari DPT Pemilu 2014. Menurut mereka, Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Adapun stigma yang beredar di masyarakat bahwa penderita gangguan jiwa adalah orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran dan tidak bisa membuat keputusan sendiri, merupakan pandangan yang tidak benar.