Tuesday, 18 February 2014

PT BRILLIANT LLOYDS MENCEMARI LINGKUNGAN, DIDUGA MUSTOFA DAN AHMAD DAHLAN TUTUP MATA

Batam,Dinamika Kepri -  Dengan Tidak mengindahkan Lingkungan Strategis dimana  yang di amanatkan oleh Undang-undang. Batam  yang di konsep  untuk perekonomian rakyat Indonesia dalam hal  Investasi Asia atau Investasi Internasional tarap kehidupan ternyata banyak dilakukan diluar kewajaran terkait adanya monopoli kekuasaan baik pemerintahan dan perusahaan. 

Hal ini diberatkan dengan pemangku kekuasaan dan kepentingan dalam hal suatu kegitan terkait izin dan pendapatan daerah dan Negara. Sebagai Daerah berkembang Pengusaha yang ingin Investasi di Batam banyak melakukan Pematangan Lahan dan Reklamasi Laut dan Pantai. Pematangan Lahan kerap digunakan Pengusaha untuk membuka Properti , sedangkan Reklamasi Laut dan Pantai kerap digunakan Pengusaha untuk membuat Industri Galangan Kapal dengan pendalaman area dan pemadatan Laut dan Pantai.  

Hal ini terjadi tanpa mempedulikan Kajian  Lingkungan Hidup Strategi  yang di amanatkan UULH  dan pendapatan Negara dan Dearah.

Salah satu masyarakat yang enggan disebut nama yang tinggal di Kecamatan Sekupang yang berdekatan dengan PT Brilliant Lloyds menyebutkan rasa kekecewaan terhadap Pemerintahan Kota Batam, karena selama pengerjaan yang ada di PT Briiliant Lloyds tidak mengindahkan masyarakat yang terkena dampak akibat  pengangkutan lumpur di dalam Perusahan yang lalulalang mengunakan jalan kami. 

Menurutnya perusahaan ini sudah 2 Tahun beroperasi, selama itu kami yang tinggal terkena debu yang mengakibatkan batuk-batuk dan keadaan rumah menjadi kotor dan pakaian lengket dengan debu dan jalanpun terimbas becek sehingga kami jadi berhati-hati takut tergelincir.  

" Pemerintahan sepertinya tutup mata dalam hal ini, kami orang bodoh jangan di buat bodoh lah pak kepada Media ini.  Saya berharap ke pada pemerintah pusat untuk menindak dan mengaudit dan melakukan penegakan hukum terkait pelanggaran ini." pungkasnya.

Tambahnya " Karena saya dengar pihak perusahaan cukup kuat, dan pemerintahan tutup mata atau sudah kong kalikong." 

Kepala Badan Kawasan Mustofa Wijaya terkait izin Cut and Fill dan pengawasan dan pendapatan tidak dapat di temui, melalui Directur Humas Badan Kawasan Dwi Djoko Wiwoho tidak menjawab.Walikota Batam yang di temui tidak dapat di temui, melalui komunikasi seluler tidak menjawab.

Dalam hal ini telah di jelaskan  Pada Undang-undang Lingkungan Hidup  No. 32 Tahun 2009 Pasal 22 dan Pasal 23.

Undang-undang Lingkungan hidup No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 71 sampai 83 sudah di jelaskan. Dan di Pasal 78  menjelaskan , Sanksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha/ kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Dan dalam Pasal 109 sampai Pasal 112 sudah sangat jelas. 

 Tindak Pidana UULH Pasal  112 yaitu Setiap Pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan  dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran  dan kerusakan lingkungan  yang mengakibatkan  hilangnya nyawa manusia , dipidana  1 Tahun  dan denda Lima ratus juta Rupiah. Dan Pasal 98 , 99,102,103,109,110,111, dan 114. 

PenjaraPelangaran Lingkungan Hidup sepertinya menunggu jatuhnya nyawa orang lain. Sedangkan manusia tidak bisa didekteksi berapa lama penyakit datang dan menyerang akibat pencemaran lingkungan. Di karenakan manusia tidak melakukan Cek Up dari lahir sampai dewasa ini yang disisi lain adanya masalah ekonomi.

( Arianto)