Sunday, 2 February 2014

Di PT Fine Precision UU Tenaga Kerja Indonesia Tidak Berlaku,Diduga Perusahaan Buat UU Sendiri.

Batam,Dinamika Kepri - Sabtu 1/2/14 ,sebanyak 23 mantan karyawan PT Fine Precision kembali didatangi,kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa,tetapi hanya menayakan sisa gaji yang belum dibayarkan perusahaan.

Menurut mereka, pihak perusahaan telah telambat membayarkan sisa gaji kerja terakhir mereka,kendati begitu mereka juga masih dipermainkan oleh pihak perusahaan,kata mereka gaji terakhir yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya,katanya pihak perusahaan tengah berusaha inigin menipu mereka.

" Gaji di yang dibayar hanya mulai dari tanggal 21 Desember 2013 sampai tanggal 10 Januari 2014,padahal perusahaan tutub buku setiap  tanggal 20,dan dari tanggal 11 Januari sampai dengan 20 Januari tidak di hitung lagi,alasannya karena sudah di PHK,atau pemutusan hubungan kerja ." Jelas mereka (Mantan Karyawan = red) pada media ini didepan perusahaan tersebut.

Ketika disinggung terkait  PHK, mereka mengaku telahi di PHK  sejak 10 januari 2014 yang lalu.katanya hitung-hitungannya Biaya tunjangan PHK nya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pihak perusahaan diduga buat peraturan sendiri dan mengangkangi peraturan tentang undang -undang tenaga kerja Republik Indonesia nomor 13 tahun 2013  .bahkan federasi serikat buruh (SFPMI) sendiri tampak tutup mata,padahal selama ini federasi tersebut tekun meminta anggaran rumah tangga (ADRT) setiap bulannya terhadap mantan pekerja PT fine Precision itu.

" Ya cuma kami saja,enggak tahu kalau pihak federasi ada yang ikut membantu,tapi selama ini saya lihat tidak ada,padahal tiap bulan gaji dipotong bayar iuran ." Ucap salah seorang yang enggan disebut namanya.

Saat ini PT Fine Precision telah mem PHK 34 pekerja secara sepihak, menurut mantan pekerja perusahaan itu,mereka telah di PHK secara sepihak, Bahkan Mereka sangat tidak setuju kalau pihak perusahaan telah mem PHK mereka.

Saat ini ,Mereka yang telah di PHK tengah mengalami krisis kepercayaan terhadap siapapun,dimana federasi mereka sendiri jugatidak bisa berbuat apa-apa,sebab dalam kasus PHK sepihak ini ,mereka berjalan sendiri tampa ada dampingan dari pihak manapun,sehingga membuat pihak perusahaan bebas memperkosa hak-hak Mantan perkerjanya tersebut.

Kini delapan orang karyawan yang sudah di PHK,kata mereka telah mengambil dan menerima pesangonnya,kini yang tersisa sekitar 26 orang lagi, mereka tidak setuju dengan tindakan perusahaan yang telah melobi satu-persatu pekerja yang telah di PHK itu,mereka curiga,sebab dana pesangon yang hendak diberikan perusahaan terhadap mereka, katanya tidak sesuai dengan ketentuan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"  Kami sudah di PHK sepihak,padahal kami tidak tahu bila kami akan di PHK,kami mengetahuinya sejak tanggal 10 januari 2014 lalu, kini kami tengah menuntut hak sisa gaji dan pesangon kami,dan kami sudah menerima dat rincian anggaran yang harus kami terima, tetapi kami menilai itu tidak sepadan, sepertinya data itu kebijakan perusahaan dan bukan sesuai peraturan,melihat itu  kami tidak setuju,tetapi ada  delapan orang yang sudah menerimanya,kami tidak tahu bagaimana pihak perusahaan melakukannya.tetapi kami sekitar 26 orang lagi,tidak akan terima begitu saja, kami akan menempuh Jalur hukum. " Ucap seorang dari mereka pada Media ini.

Ketika media ini,mencobanya mempertanyakan perihal proses sistem pembayaran pesangon kepada 34 orang mantan pekerja PT fine Precision, Ali Imron yang katanya selaku pihak loyer (pengacara= red) perusahaan tersebut, via percakapan celularnya pada media ini, menolak berkomentar,bahkan Ia mengaku bukan pengacaranya PT Fine Precision.

"Maaf.. saya lagi banyak kerjaan, lagian saya bukan pengacaranya, jadi mohon maaf saya lagi banyak pekerjaan." Ucapnya seperti mengelak.

Padahal menurut Para karyawan, Ali Imron adalah pengacara yang telah dipercayakan oleh pihak perusahaan untuk menangani permasalahan ini,bahkan Herman selaku HRD di perusahaan itu menyatakan pada Mantan pekerja,akan siap dihadapkan ke pihak manapun termasuk ke PHI (Pemutusan Hubungan Kerja) .

" Herman sendiri juga mengatakan siap menghadapi,termasuk ke PHI ,dan kami dengar,semua permasalahan ini telah dikuasakan kepada pengacara perusahaan Yaitu Ali Imron." Tegas mereka .

Terkait hal ini,Riki Syolihin selaku ketua Dprd komisi IV Kota Batam  yang membidangi masalah ini telah merespon ,Besok senin 3 Febuari 2014 ,Katanya Riki Syolihin membuka pintu komisi IV untuk menyambut kedatangan 26 mantan pekerja PT Fine Precision yang telah di PHK sepihak itu.