Monday, 6 January 2014

PNS bisa aktif di LSM? Dr.Fadilah : Kenapa tidak !!

 
{[["☆","★"]]}

Direktur rumah sakit daerah Embung Fatimah kota Batam, Dr.Fadilah. 
Batam, Dinamika Kepri - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah.  

Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).

Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Dewasa ini sangat marak oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang berprofesi ganda alias merangkap jabatan. Saat ini banyak PNS yang keranjingan terlibat di lembaga swadaya masyarakat (LSM) Organisasi Masyarakat (Ormas), sehingga tugas utama mereka sebagai abdi dan pelayan masyarakat menjadi terganggu serta terabaikan.

Padahal Tujuan Lsm Ormas itu didirikan untuk memantau, mengkritisi kinerja pemerintah, tetapi dalam peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin  kepegagawai Negri Sipil (PNS) yang hanya melarang masuk dalam Organisasi Asing saja, dimana aturan dan larangan tersebut terdapat di pasal 4 ayat 3 yang berbunyi "Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional". Sehingga membuat para PNS disaat ini banyak yang berlindung di Payung Ormas dan LSM yang ada di Indonesia.

Salah satu PNS di Batam, Direktur rumah sakit daerah Embung Fatimah yaitu Dr Fadilah. Dokter ini adalah salah satu PNS di Bawah naungan Dinas kesehatan Pemerintah kota Batam.tapi Ia sangat aktive di Ormas dan LSM.

Saat ini, Dr.Fadilah telah terpilih menjadi Gubernur LSM Lira di Provinsi Kepri. Terkait PNS masuk LSM, awak media ini  mencoba  meminta tanggapannya. Melalui pesan singkat dari ponselnya, Dr fadilah menjawab kalau ia sudah 12 tahun bergelut di Ormas.

"Kalau saya sudah 12 tahun saya aktif di Ormas, dan yang tidak boleh itu, aktif di parpol," jawabnya, Senin (6/1/2014).

Didalam Peraturan PNS No 53 tahun 2010,juga tidak terdapat larangan PNS untuk bergabung dalam Partai politik (Parpol) tetapi kenapa itu tidak dilakukan.

Adanya PNS masuk Ormas dan LSM, diduga akan memicu terbongkarnya  rahasia atau membagikan informasi atau termasuk rahasia Negara. Sebagaimana tertuang pada peraturan kedisiplinan PNS No 53 tahun 2010, setiap PNS dilarang membuka rahasia Negara.

Selain daripada itu, Kinerja seorang PNS itu dipastikan tidak akan maksimal lagi  melayani masyarakat, Sebab  waktu dan pikiran  PNS  akan lebih tersita mengurusi Ormas dan LSM nya ketimbang mendahulukan kepentingan masyarakat.

Bahkan Pada bulan Februari Tahun 2013 yang lalu, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Eko Sutrisno mengatakan tidak ada larangan yang mengatur bahwa PNS masuk menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai PNS, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM asalkan tidak bertentangan dengan disiplin PNS.

“Pribadi seorang PNS tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan,” ujar Sutrisno dihadapan wartawan usai menyaksikan penyerahan SK kenaikan 937 PNS di Kaltim, beberapa waktu lalu itu.(Ril)

Editor : Agus Budi T