Wednesday, 29 January 2014

Nasib Universitas Putra Batam Diduga Telah Diujung Tanduk, Penggunaan Aliran Dana Hibahnya Mulai Dipertanyakan.

Batam,Dinamika Kepri - Nampat Silangit dan Kawan-kawan mulai mengatur siasat untuk membongkar segala kebobrokan permainan yang  tidak sehat di Universitas Putra Batam (UPB).

Pada tanggal 26 Nopeber 2013 lalu,Nampat Silangit beserta kesepuluh Rekannya yang gagal diwisuda telah melaporkan Tujuh aliran dana hibah yang masuk Ke UPB sejak tahun 2009 sampai 2013 ke komisi informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri .

Pada tanggal 13 januari 2013 lalu, Nampat Silangit CS ,mepertanyakan kembali kepada KIP atas laporan tersebut,responnya , akhirnya KIP memutuskan Pada 28/1/14 untuk melakukan sidang dikantor  BPSK Batam Center,tetapi ditunda tampa alasan yang tidak jelas.

Kini Nampat Silangit CS,semakin bersemangat untuk menyerang UPB  secara Hukum dan Intlektualnya.tidak tanggung-tanggung,mereka mepertanyakan penggunaan dana dari tujuh aliran dana masuk sejak 2009 sampai  dengan 2013.

Adapun  ketujuh Dana hibah tersebut antara lain :

1. Dana hibah dari Luar Negri Tahun 2009 -2013.
2. Dana hibah dari Menteri pendidikan atau melalui dirje Dikti  Tahun 2009 -2013.
3. Dana hibah dari Gubernur Provinsi Kepri / Dprd Provinsi Kepri  Tahun 2009 -2013.
4 .Dana hibah dari Pemerintah kota Batam / Dprd Kota Batam   Tahun 2009 -2013.
5. Dana hibah dari Otorita Batam (OB) / BP kawasan  Tahun 2009 -2013.
6. Dana hibah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2009 -2013.
7. Dana hibah dari  pihak swasta  Tahun 2009 -2013.

Begitu  Banyak sumber  Dana hibah yang diterima oleh UPB tersebut , tetapi Sahat Sianturi selaku salah satu petinggi UPB tersebut , pernah Menyangkal kalau UPB bukan Badan Publik alias tidak pernah menerima bantuan dari pihak manapun (Kilk ,baca selengkapnya) ,dimana sangkalannya itu pernah dikatakannya , ketika mengikuti sidang KIP di ruang BPSK Batam Center  pada tahun 2013 lalu.

Saat ini, Pihak UPB telah dua kali kalah dalam persidangan ,baik di KIP maupun pengadilan Negri Batam, dan atas kekalahan tersebut, Pihak  Pengadilan Negri (PN) Batam  memberikan masa tenggang  waktu selama 14 hari untuk melakukan banding. Tetapi menurut Nampat itu belum terealisai,dan tambah Nampat lagi , bahwa waktu yang diberikan  PN batam untuk UPB  telah usai atau habis masa.