Thursday, 9 January 2014

Isi Surat Laporan Jonni Pakkun Ke MenHam.



Batam,Dinamika Kepri-Perihal: Mohon Perlindungan Hukum dan Perhatian Khusus untuk diteliti ulang atas kasus  dinyatakan di P21 kan oleh Kejati Tanjung Pinang ke Kejari ,dan masa tahanan tersangka sudah memasuki hari  ke 120. 

Kepada Yth,
Bapak Menteri Hukum dan Hak Azasi
Di -
Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : JONNI PAKKUN
Jabatan         : Penerima Kuasa dari CV.SARI TUNGGAL INDONESIA/ DE ZONE
Alamat : Perum Eden Park Blok L.No.3A Batam
Handphone : 081270030011

Selaku mewakili yang tersebut di bawah ini :
1. Safrudin Ratuloli alias Nawi bin Amit (security)
2. Hari Honi Fitriani/indri(kasir)
3. Silvi Olivia(wasit)

Sebelumnya kami berharap semoga Bapak Menteri Hukum dan Hak Azasi di Jakarta beserta staf dan jajarannya dalam keadaan sehat walafi’at dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Esa.

Maka dengan ini perkenankanlah kami untuk menjelaskan dan menerangkan hal yang sebenarnya kronologis singkat tentang apa yang telah terjadi  kejadian putusan P21 oleh Kejati Tanjung Pinang dimana kami merasa ada kejanggalan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah, agar kejaksaan yang menangani perkara ini untuk menilai dan melakukan penelitian ulang secermat mungkin atas peristiwa ini agar jangan sampai terjadi penyimpangan hukum sehingga tercipta suatu rasa keadilan dan tegaknya hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai.

Adapun rangkayan kejadian  kronologis peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Mulai tanggal 18 Agustus 2013 sampai tanggal 16 Desember 2013 masa penahanan tersangka sudah menjalani 120 hari masa kurungan , dalam proses berjalannya kasus tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 pukul 17.00wib keberadaan masih status P19. 

Setelah adanya desakan yang kuat oleh penyidik-penyidik polda kepri atas kedatangannya di Kejati Tanjung Pinang dengan membawa seluruh tersangka,barang bukti dan berkas perkara menghadap Aspidum  pada jam 15.30 wib di Kejati, setelah adanya pertemuan kedua kalinya (tgl 13 dan 16 Desember 2013) .

Tetapi didalam tempo setengah jam kemudian berubah semuanya, mekanisme pake bap serta petunjuk apa dari sisi hukum diputuskan diP21kan ?, dan sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2013 bahwa kedatangan penyidik Polda ditolak oleh Kejati dalam status P19 yang sudah bolak balik berkas sebanyak 5 -6 kali . 

Atas peristiwa itu,kami sangat menyayangkan sehingga kami memnohon perlindungan Hukum atas simpang siurnya proses sidik dan tahapan penyerahan berkas masing-masing tidak sesuai dengan prosedur Acara Pidana dan kami sangat kecewa karena sangat janggal dan seolah-olah tidak ada lagi penegakan masalah keadilan yang ada di Negara kita cintai ini. 

Sekembalinya dari Kejati Tanjung Pinang mereka seluruh tersangka diboyong kembali ke Batam tujuan Kejari dan sesampainya di Kejari Batam tersangka menolak menanda tangani surat penahanan sekitar pukul 02.15 WIB subuh pada tanggal 17 Desember 2013 karena penyidik dan Kejari tidak menunjukkan surat penetapan di P21kan tersebut kepada kami maupun Kuasa Hukum tersangka ( surat penahanan copy terlampir ). 

Sangatlah tidak wajar seperti kejadian ibarat “bila kematian seseorang dinilai tidak wajar maka tentu dipertanyakan oleh pihak keluarga kepada penyidik atau pihak instansi terkait untuk menanyakan hasil otopsi atau visum keterangan dari korban tersebut.?”

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan diajukan untuk dapat kiranya diteliti ulang kembali, tersangka sudah menjalani penahanan selama 120 hari, hingga tanggal 16 Desember 2013 pukul 24.00 WIB demi hak azasi kemanusiaan bahwa tersangka bukan salah satu pelakunya atau pelaku pidana (buronan) yang sangat merugikan Pemerintah/Negara seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, penyelundupan atau pembunuhan sehingga mengakibatkan perhatian masyarakat banyak maupun merugikan masyarakat banyak pada umumnya.

Tersangka hanya merupakan seorang Kasir, Wasit dan seorang Security harian untuk menafkahi keluarga dan mempunyai anak masih dibawah umur, disini tidak ada satupun orang yang dikorbanin/dirugikan hingga bermilyar-milyar rupiah terhadap Pemerintah/Negara, maupun perlawanan hukum yang sangat ekstrim terhadap Pemerintah/Negara. 

Atas atensi dan perkenankan kami agar Bapak kiranya dapat segera memberikan perhatian khusus untuk dapat ditindak-lanjutin sesuai dengan prosedur hukum yang ditangani kejaksaan dengan professional, proporsional, transparan dan akuntabel.

Sekali lagi dengan sangat hormat kepada Bapak Menteri Hukum dan Hak Azasi Jakarta  dan maaf sekali lagi kami mohon tanggapan dan balasan atas surat kami ini. kiranya dapat membantu kami yang kurang pahamnya tentang hukum, dan kami masyarakat yang benar jika kalau kami ada kesalahan, kami akan tetap mengikuti hukum yang berlaku diwilayah Republik Indonesia.  Atas,waktu, perhatian  dan bantuannya diucapkan terima kasih.  

Hormat saya,


JONNI PAKKUN

Tembusan :
-   Mahkamah Agung RI
-   Pengadilan Tinggi Riau
-   Pengadilan Negri Batam
-   File