Sunday, 5 January 2014

Berkas P19 Dalam 30 Menit Berkas Berubah Jadi P21,Kinerja Kejari Dan Kejati Ada Kejanggalan, Jonni Pakkun Lapor Ke Men HAM.

Batam,Dinamika Kepri - Jonni Pakkun (JP) selaku penerima kuasa dari CV sari Tunggal Indonesia / De Zone, tertanggal 19 Desember 2013 melalui tertulis   meminta perlindungan Hukum Kepada MenHam untuk memperhatikan dan meniliti ulang secara cermat,karena menurut JP bahwa didalam kinerja Kejari dan Kejati telah membuat praktek kejanggalan dalam menagani kasus tersebut.

Dimana dalam penahanan kasus dugaan  303(perjudian) di DE Zone salah satu gelanggang permainan di Nagoya Hill Batam itu telah berjalan berbulan-bulan .

Waktu Lalu ,dalam penggerebekan  De Zone , Polisi telah menahan 3 tersangka . yaitu Hari Honi (kasir) ,Silvi (wasit), dan sicurity  yang bernama Nawi .

 Kini para tersangka  telah menjalani tahanan selama 120 hari lebih dan dinyatakan berkasnya telah lengkap atau telah P21 padahal sebelumnya masih status P19, pada tanggal 16 Desember 2013 berkas mereka berubah instan dalam waktu 30 menit menjadi P21.

Atas kejadian itu,Pihak JP sangat menyangkan dan memohon perlindungan hukum ke Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia (MenHAM) untuk mencermati dan meneliti ulang kasus yang tengah dihadapi ke 3 tersangka yang telah ditahan 120 hari lebih berlalu.

Mulai tanggal 18 agustus 2013 sampai tanggal 16 Desember 2013 masa penahanan tersangka sudah menjalani 120 hari masa kurungan,didalam berjalannya masa proses kasus tersebut,bahwa pada pada tanggal 16 Desembar 2013 jam 5 sore, keberadaan para tersangka berkasnya masih P19,tetapi karena adanya desakan, dalam waktu 30 menit berkas berubah menjadi P21.  

Tidak terima akan hal itu ,JP lalu  menyurati MenHam,agar kiranya dapat mengoreksi ulang kasus tersebut,sebab menurut Jonni Pakkun bahwa sahnya  usaha tersebut bukanlah gelanggang perjudian sebagaimana yang telah dituduhkan,sebab dalam aktivitas itu tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan atau dikorbankan baik dari  segi individu maupun Khayalak Ramai atau merugikan pihak  Pemerintah.

Didalam uraian tertulisnya kepada Menhan JP menyatakan, Mohon perlindungan Hukum,dan memohon agar kasus ini dikoreksi ,dicermati dan ditiliti,dimana para tersangka bukan buronan,teroris ataupun pelaku korupsi yang bisa merugikan Negara, mereka adalah Warga indonesia biasa yang bekerja mencari makan untuk menghidupi keluarganya.