Saturday, 21 December 2013

Napak Tilas Kasus Korupsi Di Batam, Nyaris Tidak Disentuh Hukum.


 " Tahun 2013, 1 Kasus Korupsi, Yaitu Dana Hibah KPU Batam  Berhasil Diungkap, Bagaimana  Dengan   776 Kasus Yang telah dilporkan LSM Ke KPK ? "

Batam ,Dinamika Kepri - Rabu, 16 Januari 2013Setelah menetapkan ketua, sekretaris, dan bendahara KPU Batam jadi tersangka, Kejaksaan Negeri mengisyaratkan akan ada tambahan tersangka baru.

Hingga kini, Ketua KPU Batam Hendriyanto sudah ditahan menyusul Saripuddin Hasibuan (Sekretaris) dan Deddy Syahputra (bendahara) KPU Batam.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KPU senilai Rp 17 miliar.

Perkara Saripuddin dan Deddy kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sedangkan Hendriyanto sejak 3 Januari lalu telah menjadi tahanan di Rutan kelas II A Batam.

"Kita lihat hasil persidangan (Saripuddin dan Deddy, terdakwa sebelumnya), mudah-mudahan dari hasil evaluasi, Insyaallah ada," ucap Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Made Astiti Ardjana melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Nuni Triyana kepada Tribun, Selasa (15/1) di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Batam Centre.

Apakah tersangka baru itu Netti Herawaty, Zeindra, Ngaliman, dan Abdul Rahman yang juga komisioner KPU Batam? Nuni belum bersedia mengungkap kebenaran hal itu. 

Pasalnya, pihak Kejaksaan masih fokus pada persidangan 2 terdakwa sebelumnya. Mengingat masa penahanan Saripuddin dan Deddy tinggal 1 bulan lagi.

"Persidangan keduanya sampai saat ini sudah 3 bulan. Dari majelis hakim, mulai Senin (14/1) kemarin, menjadwalkan waktu sidang dilakukan 2 kali dalam seminggu, Senin dan Selasa," ujarnya.

Sementara itu, dalam pesidangan, Hendriyanto menerangkan, selama ia menjabat, sudah dua kali menerima dana hibah dari Pemko Batam.

Diketahui, Hendriyanto menjabat sejak 2008 hingga sekarang. Pada 2010 KPU Batam menerima dana hibah sebanyak Rp 13,5 miliar dan pada 2011 menerima Rp 3,8 miliar.

Dana yang pertama dipakai untuk pemilu gubernur dan pemilihan presiden. Sedangkan dana kedua digunakan untuk pemilihan Wali Kota Batam.

"Sudah dua kali menerima dana dari Pemko Batam. Dan terakhir ada dana yang berlebih kita kembalikan lagi sebanyak Rp 2 miliar," kata Hendriyanto di depan majelis hakim.

Sumber: tribunnews.com