Friday, 14 December 2018

PT. LKS Gugat PLN Batam ke Pengadilan, Bukti Panggabean: Kami Siap Melayaninya

Amir Lubis dan pihak PT.LKS saat melakukan konferensi pers, di bilangan Batam Center, Batam, Kamis (13/12/2018) siang.

Dinamika Kepri, Batam – Terkait  pemutusan aliran arus listrik ke PT. Lancang Kuning Sukses (PT.LKS) oleh pihak bright PLN Batam yang sudah berjalan hampir 2 minggu, Iswendra  Direktur Utama PT.LKS bersama kuasa hukumnya,  Amir Lubis dan rekan, Kamis (13/12) siang, melakukan konferensi Pers di bilangan Batam Center.

Kepada media,  Amir Lubis mengatakan, akibat pemutusan  listrik cara sepihak yang dilakukan oleh PLN Batam, telah membuat PT.LKS  mengalami kerugian besar, sebab perusahaan eletronik  yang  beralamat di Komplek Mega Jaya industrial Park Blok C No.A Batam Center itu, kini tidak bisa lagi beroperasi seperti biasa karena terkendalanya pasokan listrik dari PLN Batam.

"Pemutusan aliran listrik dengan cara sepihak yang dilakukan oleh pihak PLN Batam terhadap PT.LKS telah menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Artinya karena pemutusan itu, produksi  perusahaan PT.LKS  tidak bisa lagi beroperasi seperti biasanya. Aturannya bisa 3 shif, karena memakai genset, maka saat ini karyawan bisanya hanya satu shif,” kata Amir Lubis.

Amir menilai, langkah yang dilakukan oleh pihak bright PLN Batam terhadap PT.LKS, sangat tidak mendukung  dunia industri di Kota Batam.

Kata dia, kendati walikota Batam, Ketua BP Batam dan Gubenur Kepri tengah gencar-gencarnya menggaet Investor luar negeri agar berinvestasi di Batam, PLN Batam malah melakukan sebaliknya.

“ Kalau caranya seperti ini, artinya PLN Batam tidak mendukung program pemerintah dalam dunia industri.  PT.LKS ini adalah perusahaan milik pribumi, harusnya PLN Batam mendukungnya agar para pekerja di perusahaan itu bisa tetap bekerja tidak jadi pengangguran , tapi ini tidak, kesannya malah menyulitkannya,” ujar Amir.

Menurut Amir, pemutusan arus listrik  itu terjadi sehari setelah pihaknya mendaftarkan gugatan ke PN Batam yang mana gugatan itu ditujukan kepada PLN Batam.

Gugatan dilakukan  karena pihak PLN Batam telah mendenda  PT.LKS   sekitar empat ratus jutaan rupiah dengan menduga PT.LKS  telah melakukan pelanggaran, karena saat di cek, petugas PLN Batam  menemukan  adanya satu pas meteran listrik di lokasi PT.LKS yang tidak terbaca atau pemakian tidak terukur  di sistem milik PLN Batam selama berbulan-bulan lamanya.

Selain itu kotak pembungkus meteran saat dicek,  terlihat petugas, katanya telah longgar, namun segelnya masih terpasang.  Melihat adanya satu pas pemakian tidak terukur dan ada yang longgar, pihak PLN Batam menduga kalau itu terjadi karena ulahnya pihak PT.LKS, dan lalu mendendanya. Merasa tidak melakukannya, pihak PT.LKS pun tak mau membayar denda itu.

“Kita tidak pernah melakukannya, jadi mana mungkin kita mau bayar dendanya. Logikanya, bagaimana mungkin kita mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan, artinya jika itu kita bayar, seakan-akan benar kita telah melakukannya, inikan tidak? Kalau PLN Batam meminta bayar pemakaian yang tidak terukur itu, okey,  pasti kami bayar. Tapi kalau kami diminta ikut bayar denda  karena dibilang melakukan pelanggaran, oh jangan harap, apapun ceritanya, kami tidak akan mau, karena kami tidak melakukannya,” kata Iswendra.

Manager of Public Relation bright PLN Batam, Bukti Panggabean,SH.
“Jujur saja, bagi kami, ini bukan masalah uang lagi, tapi soal harga diri. Denda itu juga tidak seberapa bagi kami jika dibandingkan kerugian perusahaan selama listrik diputus PLN Batam. Kami tidak melakukan pelanggaran itu, makanya kami menggugatnya ke Pengadilan,” lanjutnya.

Terkait gugatatan itu, Kata Amir Lubis sidangnya sudah berjalan dua kali persidangan, namun pihak PLN Batam selaku tergugat dinilainya tidak begitu meresponnya.

“ Sidangnya sudah dua kali dilakukan di PN Batam, sidang pertama, mereka tidak hadir, di sidang kedua kuasa hukumnya hadir, tapi tidak dilengkapi surat tugas dari pimpinan PLN Batam, akibatnya hakim pun marah kepada kuasa hukumnya itu,” pungkas Amir Lubis.

Pantuan media ini, perkara gugatan itu telah terigistarasi di Sistem Informasi Penelusuran Perkara( SIPP) PN Batam, dengan nomor register perkara 307/Pdt.G/2018/PN Btm.

Terkait hal itu, ketika awak media ini melakukan konfirmasi kepada  Bukti Panggabean, Manager of Public Relation bright PLN Batam, membenarkan bahwa pihak PT.LKS telah menggugat PLN Batam  ke Pengadilan.

“ Benar, PT.LKS telah menggugat PLN Batam ke PN Batam. Mengenai soal pemutusan aliran listrik ke perusahaan PT.LKS, itu telah dilakukan sesuai SOP,” tegas Bukti.

Lanjut Bukti, siapapun itu, jika terbukti melakukan pelanggaran harus didenda. Bagi bright PLN Batam tidak ada yang di istemewakan, semuanya sama, agar tidak ada diskrimansi.

Menurutnya, denda terhadap PT.LKS itu dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran di meteran listrik PT.LKS, di mana selain ditemukan satu pas meteran pemakiannya tidak terukur, petugas P2TL juga menemukan kotak meteran sudah longgar.

Terkait Segel meteran yang ditemukan masih menempel  utuh pada kotak meteran, kata Bukti itu tidak bisa dibuat jadi jaminan.

“Kalau segelnya bagus. Tapikan itu tidak bisa jadi jaminan, karena bagi yang ahli itu gampang saja. Makanya untuk memastikannya, segel itu dibawa ke metrology untuk diperiksa, tapi pihak perusahaan itu tidak setuju, nah artinya itu apa? Disitulah timbul dugaan kita,” ujar Bukti.

Mengenai soal disebutnya Bright PLN Batam tidak mendukung dunia industri di Batam, Bukti membatahnya.

“ Justru kita sangat mendukungnya. Makin banyak industri di Batam malah makin menguntungkan, artinya kita semua masyarakat Batam akan ikut merasakannya. Menurut saya penilaian itu adalah penilaian yang keliru,” tuturnya.

Terkait upaya hukum yang dilakukan PT.LKS terhadap mereka, kata Bukti, pihaknya siap melayaninya.

" Oh kalau kita tetap siap, akan kita layani," tutupnya.(Ag)

Thursday, 13 December 2018

Herman Terpidana 1 Tahun Penjara Ditangkap Jaksa di Pelabuhan

Herman.
Dinamika Kepri, Batam - Herman (45) terpidana kasus penipuan uang Rp 295,5 Juta terhadap korban Denly Rianto, akhirnya ditangkap Intel Kejaksaan Negeri Batam saat di Pelabuhan ASDP Punggur,  Batam, Kepri,  Kamis (13/12/2018) sekitar pukul 14.15 WIB.

Herman ditangkap saat hendak menyebrang ke Tanjungpinang, .

"Herman ditangkap di pelabuhan Punggur, Batam. Dia mau ke Tanjungpinang," kata Robi Harianto Kasi Intel Kejari Batam.

Dijelaskan Robi lagi, Herman adalah merupakan terpidana atas putusan hukum berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung RI.

Herman terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1)  atau pasal 372 jo pasal 55 ayat (1).

 "Jadi ini sudah berkekuatan hukum tetap," ujar Robi.

Kepada wartawan Herman mengatakan, sudah firasat kalau dia akan dieksekusi oleh Jaksa hari ini.

"Karena saya merasa DPO, saya sudah firasat kalau hari ini saya akan ditangkap oleh Kejaksaan. Padahal bulan dua nanti, rencananya saya akan menyerahkan diri ke Kejaksaan, itu saya lakukan karena masih menunggu kerjaan yang belum selesai di Manado, Sulawesi Utara," kata Herman.

Terkait penangkapan dirinya itu, terpidana Herman pun tampak legowo dan mau di bui untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

 "Saya ikhlas.  Saya juga menjadi korban dalam kasus ini," cetusnya.

Sebelumnya, sekitar akhir tahun 2016, Herman dan Roberto Sitanggang dilaporkan oleh Denly Rianto ke Polresta Barelang.

Keduanya dilaporkan, karena telah melakukan penipuan sebesar sekitar Rp 295,5 juta terhadap korban.

Awalnya Denly Rianto merasa percaya terhadap keduanya. Setelah itu lalu menyerahkan uang sebesar sekitar Rp 295.500.000 kepada Herman dan Andre Roberto Sitanggang untuk tujuan pengurusan surat tanah milik Denly Rianto.

Uang sudah diserahkan korban, namun surat-surat tak jadi diurus, sementara uang diberikan sudah terpakai oleh keduanya.

Dalam perkara ini, Herman sudah menjadi terpidana, sedang Andre Roberto Sitanggang berhasil melarikan diri dan sampai saat ini, masih tercatat DPO di Polresta Barelang.

Waktu itu, JPU menuntut Herman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara bernomor 332/Pid.B/2017/PN.BTM dalam amar putusannya,  Herman memvonis Herman 5 bulan penjara.

Karena putusannya dibawah setengah dari tuntutan, JPU lalu melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Dari hasil banding, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Herman divonis 1 tahun penjara.

Tak sampai di situ, JPU kembali melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Dari hasil kasasi JPU, Mahkamah Agung lalu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru,  yakni 1 tahun penjara.(Ag)